Puluhan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) menggelar Mimbar bebas di trotoar gerbang Bundaran ITS pada Jumat (19/6/2026). Mereka menyampaikan orasi terkait kebijakan pemerintah
Pantauan detikJatim, aksi mimbar bebas digelar sejak sekitar pukul 16.15 WIB hingga pukul 17.15 WIB. Aksi berjalan kondusif dan tertib. Dalam aksi mimbar bebas yang diikuti perwakilan himpunan dan Bem ITS itu mereka bergantian berorasi menyampaikan pendapat tentang kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini.
Tidak hanya itu, dalam kesempatan mimbar bebas tersebut para mahasiswa juga membentangkan sejumlah spanduk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mimbar bebas ini diinisiasi dari keresahan massa ITS yang kami dengar dan kami tampung oleh BEM ITS. Maka teman-teman yang resah dan ingin bersuara kami wadahi di sini," kata Presiden BEM ITS Rakan Naufal Alief kepada detikJatim usai Aksi Mimbar Bebas, Jumat (19/6/2026).
Dari mimbar bebas ini, Rakan menyampaikan pihaknya saat ini ada kemarahan yang terlihat dari keresahan dan kemarahan dari calon-calon teknokrat.
"Ini menandakan bahwa dari calon-calon teknokrat terbaik bangsa ini sudah marah. Kami dari mahasiswa ITS dituntut untuk berpikir analitikal dan juga by data. Pemikiran teknokratis kami hari ini betul-betul meronta-ronta," kata Rakan.
Lebih lanjut, Rakan mengingatkan kepada pemerintah agar berhati-hati dalam membuat kebijakan dan tidak terkesan asal-asalan.
"Maka saya ingin bicara, bahwa hati-hati, Pemerintah yang hari ini masih membuat kebijakan yang asal-asalan dan berdasarkan kepentingan saja, tidak berbasis pengetahuan maka hati-hati. Calon-calon teknokrat sudah marah," tegas Rakan.
Dari beberapa orasi peserta mimbar bebas tersebut, Rakan menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Salah satunya mengenai kompetensi pemilihan pejabat di pemerintahan.
"Ada beberapa hal yang saya dengar sendiri terutama kita berbicara tentang inkompentensi, tadi mahasiswa-mahasiswa berbicara bahwa pejabat-pejabat hari ini betul-betul dipilih atas meritrokasi atas skill mereka yang baik atau sekedar kepentingan politik saja," pungkas Rakan.
(auh/dpe)
