Mantan Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, melempar sinyal peringatan keras bagi para penguasa dan jalannya roda pemerintahan saat ini. Peringatan tersebut ia sampaikan di hadapan ratusan aktivis dalam Dialog Publik memperingati Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Graha Mina Samudra, Mayangan, Kota Probolinggo.
Dalam forum yang mengusung tema "Pancasila Menjaga Arah Indonesia" tersebut, Tiyo membedah esensi Pancasila dari sila pertama hingga kelima secara kontekstual. Ia mengajak generasi muda untuk tidak sekadar menjadikan dasar negara sebagai hafalan formal di atas kertas, melainkan sebagai pisau analisis untuk mengkritisi realitas sosial-politik yang tengah carut-marut.
"Saya sering bertanya, kenapa kata keadilan disebutkan berulang dalam nilai-nilai Pancasila? Apakah para pendiri bangsa melihat bahwa keadilan akan selalu menjadi pekerjaan rumah bangsa ini? Lalu, mengapa persatuan Indonesia harus dimasukkan secara eksplisit? Jangan-jangan para founding fathers sudah membaca bahwa Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga persatuan," papar Tiyo secara reflektif di hadapan peserta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soroti Kebijakan Nasional dan Penggunaan Anggaran
Langkah Tiyo tidak berhenti pada ulasan teori sejarah. Panggung dialog itu ia manfaatkan untuk melayangkan nalar kritisnya terhadap efektivitas sejumlah kebijakan nasional yang digulirkan pemerintah pusat baru-baru ini, salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut aktivis muda ini, setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat secara masif wajib hukumnya bersikap terbuka terhadap evaluasi, masukan, maupun kritik dari publik. Hal ini penting dilakukan agar pemanfaatan anggaran negara benar-benar memberikan dampak nyata dan maslahat yang luas bagi masyarakat di akar rumput.
Lebih lanjut, Tiyo menegaskan bahwa kaum intelektual dan elemen mahasiswa memikul tanggung jawab moral yang besar untuk terus mengawal jalannya pemerintahan melalui jalur-jalur yang konstitusional.
Namun, ia juga memberikan catatan tebal. Apabila pihak penguasa terus-menerus menutup telinga dan enggan melakukan perbaikan dari dalam koridor kekuasaan, bukan tidak mungkin ketidakpuasan publik akan berujung pada gelombang perlawanan sipil yang jauh lebih besar dalam waktu dekat.
Jika pemerintah abai terhadap evaluasi publik, Tiyo meramalkan pergerakan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia akan meletup kembali dan bergerak secara masif dalam beberapa bulan mendatang.
Meskipun jalannya dialog publik sempat dibayangi isu miring terkait rencana pembubaran paksa oleh oknum eksternal, forum kolaborasi PAC GP Ansor Wonoasih, PC PMII Probolinggo, dan DPC GMNI Probolinggo ini tetap berjalan aman hingga akhir.
Usai acara formal ditutup, Tiyo bahkan terpantau masih meladeni diskusi santai bersama sejumlah aliansi BEM di luar gedung guna mematangkan konsolidasi gagasan.
(irb/dpe)
