AS Sepakati Penjualan 12.000 Bom ke Israel, Klaim Demi Keamanan Nasional

Jogja -

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) menyetujui penjualan darurat 12.000 selongsong bom ke Israel.

Adapun penjualan selongsong bom seberat 1.000 pon (450 kilogram), senilai sekitar US$ 151,8 juta tersebut, disetujui oleh Biro Urusan Politik-Militer Departemen Luar Negeri.

"Penjualan ini akan meningkatkan kemampuan Israel untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa mendatang, memperkuat pertahanan dalam negerinya, dan berfungsi sebagai pencegah terhadap ancaman regional," kata biro tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (7/3/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak hanya amunisi, penjualan ini juga mencakup layanan logistik dan dukungan teknis dari pemerintah AS dan kontraktor.

Presiden AS Donald Trump mengatakan perusahaan pertahanan utama AS telah setuju untuk melipatgandakan produksi senjata canggih. Hal ini disampaikan Trump dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Jumat (6/3) waktu setempat, seminggu setelah AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran untuk pertama kalinya.

Penjualan senjata AS biasanya memerlukan persetujuan Kongres. Namun, kali ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah mengeluarkan pengecualian dengan melewatkan persetujuan tersebut.

Menteri Luar Negeri telah memberikan justifikasi terperinci bahwa keadaan darurat telah terjadi yang mengharuskan penjualan segera barang-barang pertahanan dan jasa pertahanan di atas kepada Pemerintah Israel demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat," kata Departemen Luar Negeri AS, mengutip Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata.

Anggota Kongres Gregory Meeks, seorang Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan mengabaikan peninjauan kongres atas penjualan senjata tersebut "mengungkapkan kontradiksi yang mencolok di jantung argumen pemerintahan ini untuk perang."

"Pemerintahan Trump telah berulang kali menegaskan bahwa mereka sepenuhnya siap untuk perang ini," kata Meeks dalam sebuah pernyataan. "Terburu-buru untuk menggunakan wewenang darurat untuk menghindari Kongres, membuat kisah yang berbeda."

"Ini adalah keadaan darurat yang diciptakan sendiri oleh pemerintahan Trump," cetusnya.