Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, mengajak masyarakat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat semangat kebangsaan dalam momentum peringatan 80 tahun Daerah Istimewa Yogyarakta (DIY) sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Menurutnya, peran strategis Jogja pada masa revolusi kemerdekaan harus terus diingat dan diwariskan lintas generasi.
DIY memiliki peran sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya pada masa awal mempertahankan kemerdekaan. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Republik Indonesia menghadapi situasi genting akibat pendudukan pasukan NICA Belanda di Jakarta.
Dalam kondisi tersebut, Presiden Ir Soekarno, dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, mengambil langkah strategis dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Jogja pada 4 Januari 1946. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah yang menandai Jogja sebagai Ibu Kota Republik Indonesia sekaligus pusat perjuangan revolusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eko mengatakan momentum Jogja sebagai ibu kota Republik Indonesia penting untuk terus direfleksikan oleh generasi penerus bangsa.
"Momentum Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia, saat dwi tunggal yaitu Presiden RI Ir Soekarno dan Mohammad Hatta naik kereta api ke Yogyakarta dan memimpin revolusi melawan penjajah, penting direfleksikan dan selalu diingat. Yogyakarta memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan RI," kata Eko Suwanto dalam keteranannya, Minggu (4/1/2026).
Berdasarkan catatan Arsip Nasional, Jogja menjadi ibu kota Republik Indonesia sejak 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949. Pemindahan pusat pemerintahan tersebut dilakukan secara rahasia karena situasi keamanan di Jakarta yang belum kondusif.
Rombongan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama para menteri kabinet sempat tinggal di kompleks Pakualaman selama tujuh pekan. Hal itu dilakukan sambil menunggu proses perbaikan Gedung Agung yang saat itu mengalami kerusakan pasca pendudukan Jepang.
"Pengumuman resmi perpindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia disampaikan oleh Wakil Menteri Penerangan Mr Ali Sastroamidjojo melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta pada malam hari, setelah rombongan Presiden tiba di Yogyakarta pada 4 Januari 1946," jelasnya.
Sejumlah kementerian juga berkedudukan di Jogja, termasuk sebagian Kementerian Penerangan, yakni bagian Politik Dalam Negeri serta bagian Pers dan Publikasi. Dalam pidatonya, Ali Sastroamidjojo menyampaikan bahwa pemindahan pusat pemerintahan dilakukan karena kondisi Jakarta yang tidak aman serta untuk penyempurnaan organisasi pemerintahan dalam negeri.
Eko menegaskan peringatan 80 tahun Jogja sebagai Ibu Kota Revolusi harus menjadi momentum untuk terus menyuarakan peran strategis Jogja dalam sejarah kebangsaan Indonesia.
"Apa makna penting bagi kita semua, lintas generasi penerus bangsa soal Yogyakarta sebagai kota Republik? Ada peran sejarah kebangsaan yang penting terus disuarakan dari Yogyakarta," katanya.
Ia juga mengingatkan peran besar Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam XIII yang dengan keberanian luar biasa memberikan dukungan penuh terhadap pemindahan pusat pemerintahan ke Jogja serta memfasilitasi jalannya pemerintahan Republik Indonesia di masa revolusi.
Lebih lanjut, Eko mengajak masyarakat untuk meneladani semangat para pejuang kemerdekaan dengan menjaga kedaulatan bangsa dan memperkuat persatuan.
"Kita harus selalu menjaga kedaulatan bangsa, menggelorakan semangat perjuangan menuju Indonesia yang beradab, menjunjung tinggi keadilan serta bersama-sama mewujudkan kehidupan rakyat Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera," jelasnya.
"Menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan menjaga kedaulatan bangsa bisa kita lakukan di segala lini kehidupan kebangsaan," pungkasnya.
(ams/ams)
Komentar Terbanyak
Serangan Balik Tiyo Eks BEM UGM Usai Dituding Dekat dengan Tokoh PDIP
Eks Ketua BEM UGM Tiyo Sebut Pelapor Dirinya ke Polisi Lagi Caper ke Presiden
Sederet Jawaban Tiyo Ardiyanto soal Tudingan Aliansi BEM Bersatu