Pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud menuai sorotan. Sejumlah warga hingga mahasiswa di beberapa kota di Kaltim pun menyuarakan tanggapannya.
Warga Kaltim mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan untuk sang Gubernur, di tengah kondisi efisiensi anggaran. Salah satunya diutarakan Muhammad Yusuf (30), pekerja driver ojek online (ojol) di Samarinda.
Yusuf mengaku mengikuti polemik itu sejak viral di media sosial. Ia bahkan aktif mengomentari isu tersebut di Facebook. Menurutnya, masih banyak infrastruktur yang belum memadai dan lebih mendesak untuk diperbaiki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masa kondisi kayak gini beli mobil 8,5 (miliar). Itu kan mulai kemarin viral, selalu aku komenin di Facebook," ujarnya kepada detikKalimantan, Selasa (24/2/2026).
Sekedar diketahui, dana sebesar itu disebut untuk membeli kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc yang mumpuni untuk kemampuan offroad. Namun tak disebutkan mobil offroad apa yang dibeli untuk mobil dinas Gubernur Kaltim.
Dilansir dari detikOto, kemungkinan mobil dengan spesifikasi dan harga tersebut adalah Range Rover 3.0 Autobiography LWB. Mobil itu mengadopsi mesin 2.996 cc PHEV.
Berdasarkan daftar harga di situs resmi Land Rover Indonesia, Range Rover 3.0 Autobiography LWB dengan spesifikasi standard dijual dengan harga Rp 7,43 miliar di Jakarta.
Yusuf pun menyoroti alasan pengadaan mobil yang disebut untuk menjangkau daerah terpencil dengan kondisi jalan rusak. Menurutnya, kendaraan hybrid dengan harga fantastis justru diragukan kemampuannya jika benar digunakan ke wilayah dengan medan berat.
"Katanya biar bisa masuk daerah terpencil, tapi itu mobil hybrid. Jalan rusak kayak gitu, mobil Rp 8,5 miliar kayaknya enggak mungkin (kuat). Harusnya uang itu buat baikin jalannya saja," katanya.
Senada dengan Yusuf, Maha Sakti Esa Jaya (26), seorang wiraswasta asal Balikpapan itu menilai pengadaan mobil dinas Gubernur dengan pagu Rp 8,5 miliar, tidak tepat dilakukan di tengah fase efisiensi anggaran.
"Sekarang ini kita sedang dalam fase efisiensi anggaran. Ada pemangkasan di berbagai sumber mata anggaran, jadi harus tepat guna. Pembelanjaan mobil dinas Rp 8,5 miliar menurut saya tidak tepat di momen krusial seperti ini," ucap Maha.
Maha yang juga merupakan mahasiswa pasca-sarjana Universitas Balikpapan itu, menilai Kaltim masih punya banyak kebutuhan dasar masyarakat yang perlu diprioritaskan. Maha menilai beberapa kebutuhan di antaranya rehabilitasi sekolah di daerah terpencil, perbaikan infrastruktur, serta layanan kesehatan.
"Pendidikan dan kesehatan itu prioritas dasar. Infrastruktur provinsi di beberapa daerah juga masih perlu perhatian," katanya.
Sorot Warga soal Skala Prioritas Alokasi Dana yang Kurang Bijak
Menurut Maha, harga mahal untuk sebuah mobil dinas tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kinerja kepala daerah. Menurutnya, masih banyak alternatif kendaraan dinas dengan spesifikasi mesin standar 3.000 cc hingga 4.200 cc yang lebih rasional dan fungsional.
"Medan Kaltim memang berat, jadi perlu kendaraan yang fungsional. Tapi bukan berarti harus kategori premium. Kalau tetap dipaksakan, malah seakan menunjukkan elitisisme pada Gubernur, dan menguatkan narasi bahwa Gubernur Kaltim sebagai orang yang feodal-birokratis dan elitis," ucap Maha.
"Ya akhirnya rakyat Kaltim tahu pembangunan sudah berjalan. Setidaknya suspensi mobil gubernur sudah lebih siap daripada jalan yang dilaluinya. Semoga mobil Rp 8,5 miliar itu cukup tangguh melewati jalan berlubang yang belum sempat diperbaiki oleh anggarannya sendiri," sambungnya.
Sementara itu Yusril Rosyid, mahasiswa UINSI Samarinda, mengaku terkejut dengan kabar pengadaan mobil dinas tersebut. Ia menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Sebagai mahasiswa yang pernah aktif di organisasi legislatif, tentu kami melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Pengadaan ini menurut saya berlebihan dan tidak masuk akal, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah," ujarnya.
Yusril bahkan menjabarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138 Tahun 2024 yang bertujuan mencegah pemborosan anggaran. Menurutnya, kebijakan pengadaan mobil dinas mahal justru dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi tersebut.
"Tujuannya mencegah pemborosan, tapi yang terjadi hari ini malah sebaliknya. Bahkan bisa berimbas ke program unggulan gubernur seperti Gratispol," katanya.
Polemik pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Kaltim, hingga kini masih menjadi perbincangan hangat. Warga Kaltim berharap pemerintah dapat memutuskan prioritas alokasi dana dengan lebih bijak dan memikirkan kesejahteraan warganya.
(aau/aau)
