Geram dengan kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki, warga dan pemuda perbatasan RI-Malaysia di wilayah Apokayan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) berniat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
Keluhan tersebut berangkat dari kejadian ketika kontingen asal wilayah Apokayan, Kabupaten Malinau, harus berjibaku menarik mobil yang terjebak di kubangan lumpur demi menghadiri Konferensi Wilayah (Konwil) IV Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Kalimantan Utara (Kaltara). Berdasarkan rekaman video amatir yang beredar, belasan pemuda menarik mobil yang terjebak di lumpur jalan trans-nasional.
Ketua Gerakan Peduli Pemuda Perbatasan Apau Kayan (GPPPAK), Rum Tingai, mengaku sangat kecewa melihat kondisi tersebut. Padahal, jauh-jauh hari pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi lintas instansi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebulan sebelum kegiatan, kita sudah mengadakan rapat koordinasi. Kita mengundang Perusahaan, instansi terkait, hingga pihak kecamatan. Kita sudah serahkan daftar titik yang harus segera diperbaiki sebelum konferensi. Tapi nyatanya saat rombongan berangkat, jalan dan jembatan masih tidak bisa dilewati," tegas Rum Tingai kepada detikKalimantan, Senin (22/6/2026).
Rum menegaskan masyarakat tidak menuntut pemerintah untuk langsung membangun jalan aspal yang mulus, melainkan kelayakan dasar agar akses darat bisa dilewati kendaraan.
"Yang kita minta itu jembatan bisa diseberangi, kubangan bisa dilewati. Kalau jembatan rusak, tidak bisa dicangkul. Kalau hanya kubangan mungkin masih bisa ditarik," imbuhnya.
Merasa peringatan dan keluhan masyarakat tidak diindahkan, Rum Tingai berniat mengerahkan massa untuk melakukan aksi demonstrasi di titik-titik kerusakan terparah, terutama ketika rombongan jemaat Konwil IV GKII kembali dari Sungai Bo menuju wilayah masing-masing.
"Saya ingatkan, kalau tidak ada tindak lanjut, kami akan mengadakan aksi di sana. Saya akan bawa pemuda dan rombongan. Kami kelaporkan dan adakan aksi demonstrasi di tempat kejadian saat jemaat pulang nanti. Ini karena beberapa kali kita ingatkan masih tidak mempan," beber Rum dengan nada kecewa.
Menanggapi rencana aksi turun ke jalan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kayan Hulu yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perbatasan Malinau, Setim Ala, menyatakan dirinya memaklumi dan tidak akan melarang warganya.
"Saya secara pribadi tidak bisa membendung mereka kalau mau buat aksi demo. Itu hak masyarakat kita di perbatasan untuk menuntut pemerintah. Jalan itu satu-satunya akses untuk perekonomian dan kebutuhan pokok yang saat ini rusaknya sangat parah," ujar Setim.
Setim menjelaskan bahwa ruas jalan yang rusak tersebut berstatus jalan trans-nasional, sehingga kewenangan penuh berada di tangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Menurut Setim, tiga minggu sebelum acara, pihaknya bersama Bupati dan Dinas PUPR sudah berkoordinasi dengan BPJN.
"Pihak balai sebenarnya sudah menginstruksikan Perusahaan untuk melakukan penanganan sementara, namun terkendala cuaca buruk dan lambatnya mobilisasi alat berat," bebernya.
"Semua jalan yang sebelumnya menggunakan jembatan kayu log (gelondongan) sekarang sudah roboh semua. Sehingga transportasi harus lewat sungai. Ketika banjir, otomatis mereka tidak bisa lewat," pungkasnya.
(des/des)
