Petani kelapa sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) tengah mengeluhkan dampak anjloknya harga tandan buah segar (TBS) dalam beberapa pekan terakhir. Di tengah biaya produksi yang terus naik, harga jual sawit justru merosot tajam hingga memangkas pendapatan petani.
Di Kabupaten Bengkayang misalnya, harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp 3.340 per kilogram kini turun hingga sekitar Rp 2.330 per kilogram di tingkat petani.
Seperti dikeluhkan oleh Wardi, salah seorang petani sawit di Kalbar. Penurunan lebih dari Rp 1.000 per kilogram itu diakuinya membuat resah karena terjadi saat biaya panen, transportasi, pupuk, pestisida hingga bahan bakar minyak terus meningkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pendapatan petani sekarang sudah tidak mampu menutupi biaya operasional kebun. Harga yang kami terima jauh di bawah beban biaya yang harus dikeluarkan," kata Wardi, Selasa (2/6/2026).
Menurut Wardi, harga pembelian di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) sebenarnya masih berada di kisaran Rp 2.690 hingga Rp 2.710 per kilogram. Namun angka tersebut belum memperhitungkan berbagai biaya yang harus ditanggung petani sebelum buah sampai ke pabrik.
"Kalau sudah dipotong biaya panen dan angkut, harga yang diterima petani jauh lebih rendah. Belum lagi biaya pupuk dan perawatan kebun yang terus naik," ujarnya.
Ia menjelaskan biaya panen saat ini berkisar Rp 300 hingga Rp 500 per kilogram, sedangkan biaya lansir atau pengangkutan buah dari kebun mencapai Rp 200 hingga Rp 300 per kilogram. Akibatnya, margin keuntungan petani semakin tipis dan sebagian bahkan mengaku mulai merugi.
"Kami yang paling terdampak. Harga turun cepat, tapi biaya produksi tidak pernah ikut turun," keluhnya.
Di lain sisi Didik Kuncoro, petani sawit asal Kabupaten Kubu Raya, juga mengaku penurunan harga TBS membuat petani semakin kesulitan menjaga produktivitas kebun. Menurutnya, banyak petani mulai mengurangi pemupukan karena pendapatan dari hasil panen tidak lagi sebanding dengan biaya perawatan.
"Kalau harga terus turun seperti sekarang, petani yang paling terdampak. Biaya pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja tidak pernah turun, sementara harga buah justru anjlok. Kondisi ini membuat petani serba salah," kata Didik.
Didik menilai pemerintah perlu segera memberikan kepastian terkait arah kebijakan ekspor sawit agar tidak menimbulkan spekulasi yang berujung pada penurunan harga di tingkat petani.
"Kami berharap pemerintah cepat memberikan kejelasan. Jangan sampai wacana yang belum tentu diterapkan malah dijadikan alasan untuk menekan harga buah di lapangan," ujarnya.
Menurut warga Desa Rasau Jaya I ini, dampak penurunan harga tidak hanya dirasakan petani sawit, tetapi juga berimbas pada perekonomian desa yang selama ini bergantung pada sektor perkebunan.
"Kalau pendapatan petani turun, daya beli masyarakat di desa ikut turun. Efeknya ke warung, jasa angkutan, hingga usaha kecil lainnya. Jadi ini bukan hanya soal sawit, tapi juga ekonomi masyarakat secara keseluruhan," katanya.
Ia juga meminta perusahaan tetap membeli TBS sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak mengambil kebijakan sepihak yang merugikan petani.
"Petani tidak punya banyak pilihan selain menjual ke pabrik. Karena itu kami berharap perusahaan tetap menjaga komitmen dan tidak membebankan seluruh risiko pasar kepada petani," pungkasnya.
Sementara itu Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri mengakui telah mencermati adanya reaksi pasar terhadap wacana tersebut.
Dalam surat yang diterbitkan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Ignatius, pemerintah menyoroti adanya penurunan harga pembelian TBS di sejumlah PKS yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
"Kami mencermati adanya kecenderungan penurunan harga di tingkat pabrik. Karena itu pengawasan perlu diperketat agar petani tidak dirugikan," demikian salah satu poin yang disampaikan dalam surat tersebut.
Pemprov Kalbar kemudian meminta pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan monitoring di lapangan serta memastikan perusahaan tetap membeli TBS pekebun mitra sesuai harga yang telah ditetapkan.
Perusahaan perkebunan juga diwajibkan melaporkan harga pembelian TBS dari pekebun nonmitra secara berkala.
(aau/aau)
