Nama Djumantan Hasyim mungkin tak banyak dikenal generasi sekarang. Namun dari dialah, sejarah politik Kalimantan Timur pernah diguncang, bahkan hingga menjatuhkan seorang kepala daerah.
Sejarawan Kaltim Muhammad Sarip mengungkap, Djumantan bukan sekadar perempuan biasa. Ia adalah anggota DPRD perempuan pertama di Kaltim sejak provinsi ini berdiri pada 1957, sekaligus figur yang ikut memainkan peran kunci dalam pemakzulan kepala daerah pada 1959.
"Perannya bukan simbolik. Dia benar-benar terlibat aktif dalam dinamika politik saat itu, bahkan mendorong langsung jalannya sidang penting," jelas Sarip kepada detikKalimantan, Minggu (26/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djumantan berasal dari Partai Masyumi, partai Islam yang saat itu mendominasi suara di Kaltim pasca Pemilu 1955. Namun kiprahnya justru mencuat saat situasi politik daerah memanas akibat dualisme kepemimpinan.
Di satu sisi, jabatan gubernur dipegang Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, sementara posisi kepala daerah diisi Inche Abdoel Moeis. Konflik ini berlarut-larut hingga DPRD mencoba menggelar sidang untuk menyelesaikannya, namun berulang kali gagal karena tak kuorum.
Di titik inilah Djumantan mengambil langkah berani. Sarip menceritakan, Djumantan langsung menghubungi Ketua DPRD saat itu, Abdoel Azis Samad, yang terus absen dalam sidang, bahkan melontarkan peringatan tegas agar sidang segera dipimpin.
"Kalau Pian ingin aman, turun saja esok, ketuk palu," begitu kutipan yang diungkap Sarip.
Tekanan itu akhirnya berbuah hasil. Pada 29 Mei 1959, Azis Samad hadir dan memimpin sidang paripurna, hingga DPRD menyetujui mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang dipimpin IA Moeis. Hasilnya, IA Moeis resmi dimakzulkan, menjadi kepala daerah pertama di Kaltim yang dijatuhkan melalui mekanisme parlemen.
Peristiwa itu terjadi di tengah transisi besar nasional menuju Demokrasi Terpimpin usai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Di tingkat daerah, jabatan gubernur dan kepala daerah kemudian disatukan dalam satu posisi.
Tak hanya aktif di politik, Djumantan juga bergerak di bidang sosial keagamaan melalui organisasi perempuan Muhammadiyah, Aisyiyah, bahkan pernah memimpin wilayah Kaltim periode 1968-1974.
Menariknya, kisah Djumantan ini kembali diangkat dalam forum literasi publik yang digelar di Perpustakaan Kota Samarinda pada Diskusi Publik Hari Kartini, Sabtu (25/4/2026), yang menghadirkan Muhammad Sarip sebagai salah satu pembicara.
Dalam forum tersebut, konsep diskusi dibuat berbeda. Empat narasumber sekaligus bertindak sebagai host tanpa moderator, yakni Inui Nurhikmah selaku Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Samarinda, Inni Indarpuri penulis biografi tokoh perempuan Kaltim, Alisya Anastasya dari The Femme Lit Society, serta Sarip sendiri.
Diskusi diikuti sekitar 90 peserta, dengan 21 orang mendapat kesempatan berbicara langsung. Mengusung tema "Perempuan Kaltim Dulu dan Kini: Setara Belum? Aman Belum?", berbagai isu dibedah mulai dari sejarah perempuan, mitos Kartini, feminisme, hingga kekerasan berbasis gender.
Sarip menegaskan, kesetaraan gender tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan. Ia menilai praktik kesetaraan justru terlihat dari jalannya forum tersebut.
"Petugas registrasi saat acara dimulai ikut menjadi peserta. Tidak ada yang tertinggal di luar. Semua yang ingin berbicara diberi kesempatan yang sama. Menurut keyakinan saya, forum ini memecahkan rekor jumlah penanya terbanyak di Samarinda," ujarnya.
Alisya Anastasya atau Anna, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, menilai pemaknaan Kartini selama ini terlalu disederhanakan.
"Tidak ada yang salah dengan kebaya. Tapi Kartini bukan sekadar ikon. Ada gagasan besar tentang feminisme dan perjuangan supaya perempuan memperoleh hak yang sama dalam pendidikan dan bidang lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Inni Indarpuri mengungkapkan kisah Lasiah Sabirin dalam buku biografi yang ditulisnya sebagai contoh semangat perempuan Kaltim dalam menempuh pendidikan sejak era 1950-an.
"Ibu dari Meilina menunjukkan semangat belajar tinggi, bahkan sampai ke luar pulau saat fasilitas masih terbatas," katanya.
Adapun Inui Nurhikmah memaparkan kondisi perempuan dalam dunia perbukuan, dari tingkat global hingga lokal di Kaltim, sekaligus berbagi pengalaman soal praktik kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari.
Simak Video "Video: Demo di Depan DPRD Kaltim Ricuh!"
[Gambas:Video 20detik]
(des/des)
