PDIP Soroti Biaya Perawatan IKN, Usul Gibran Berkantor di IKN agar Tak Mubazir

Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyoroti biaya perawatan atau maintenance Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, biaya perawatan yang tinggi tersebut menjadi permasalahan negara karena tidak dibarengi dengan pemanfaatan fasilitas yang ada secara maksimal.

Dilansir detikNews, hal itu disampaikan Watubun menyusul ditolaknya permohonan uji materiil UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara oleh Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Putusan tersebut membuat Jakarta hingga kini masih berstatus ibu kota negara.

"Ya memang faktanya begitu kan. Ini urusan regulasi yang disiapkan untuk Ibu Kota di sana. Tapi de facto hari ini ya ibu kota negara ada di Jakarta dan ya tetap di Jakarta kalau di sana belum siap kan mau diapain di sana?" kata Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Watubun menilai biaya perawatan harian di IKN saat ini menjadi persoalan bagi negara. Padahal menurutnya, kondisi negara juga sedang sulit.

"Ya itu yang menjadi masalah memang, karena proyek pembangunan infrastruktur yang sudah terjadi di sana kan setiap bulan, setiap hari membutuhkan maintenance. Dan itu uang dari mana? Ya negara juga yang kasih keluar," ujar Watubun.

Ia menambahkan bahwa proyek ambisius ini kurang mempertimbangkan dampak atau sisi negatif ketika pembangunannya dimulai dahulu. Namun, ia mengaku saat itu tidak bisa berbuat banyak karena semua fraksi sepakat mendukung pembangunan IKN.

"Kita buat proyek ambisius (IKN) yang sebenarnya tidak memperhitungkan dampak sisi buruknya dari keputusan itu, tapi ya bagaimana? Semua fraksi juga mendukung waktu itu ya," bebernya.