Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan Anggaran Kementerian PKP 2027 sebesar Rp 106 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun rumah susun (rusun) dan program bedah rumah.
"Usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP TA 2027 adalah sebesar Rp 106 juta, dengan target 2.084.460 unit," ujar Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Rabu (17/6/2026).
Ia menyebutkan sebagian besar anggaran yang diusulkan untuk program fisik sebesar Rp 102,91 triliun yang porsinya 97,09 persen. Sementara itu, program non fisik sebesar Rp 3,09 triliun atau porsinya 2,91 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Output prioritas yang kita buat prioritasnya adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebesar Rp 57,29 triliun untuk 2 juta unit rumah. Kemudian untuk rumah susun sebesar Rp 36,94 triliun untuk 50.000 unit atau 421 tower.
"Program 3 Juta Rumah melalui BSPS dan rumah susun, dua program ini adalah program andalan pemerintah untuk mencapai target 3 juta rumah," katanya.
Selanjutnya, anggaran juga akan digunakan untuk membangun rumah khusus senilai Rp 8 triliun untuk 23.410 unit. Lalu, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp 519 miliar untuk 375 hektare yang tersebar di 25 lokasi. Anggaran juga untuk bantuan PSU sebesar Rp 155,80 miliar untuk 10.520 unit.
Untuk mencapai target tersebut, Ara meminta dukungan Komisi DPR RI untuk menambah anggaran Program PKP TA 2027 sebesar Rp 96,09 triliun. Sebab, pagu indikatif Kementerian PKP hanya Rp 9,913 triliun.
Ia menyebut pagu indikatif tersebut belum termasuk target 2 juta unit BSPS dan pembangunan hunian tetap untuk korban bencana Sumatera serta belanja operasional dan non operasional.
"Dengan pagu indikatif sebesar Rp 9,913 triliun, diperlukan tambahan sebesar Rp 96,09 triliun untuk mencapai target tersebut," ucapnya.
Selain itu, Ara menambahkan bahwa pelaksanaan BSPS 2027 akan dipercepat. Program tersebut ditargetkan mulai pada Januari. Target itu lebih cepat daripada program BPSP 2025 yang dimulai pada September, dan BSPS 2026 pada Mei.
"Kita sudah mulai majukan bulan Oktober (2026), bulan Januari (2027) saya harapkan kita sudah mulai," katanya.
(dhw/das)
