Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menambah kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Provinsi Jakarta. Sebanyak 10.000 unit rumah tidak layak huni ditargetkan buat diperbaiki tahun ini.

"BSPS ini merupakan program Presiden Prabowo untuk memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni di seluruh Indonesia. Di DKI Jakarta, alokasinya meningkat signifikan dari 158 unit tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Ia menyampaikan jumlah rumah yang mulai dikerjakan di Jakarta hingga 12 Juni 2026 lebih dari 5.659 unit. Rumah tersebut tersebar di beberapa wilayah, antara lain Kepulauan Seribu sebanyak 300 unit, Jakarta Barat 1.350 unit, Jakarta Selatan 1.000 unit, Jakarta Utara 1.009 unit, Jakarta Pusat 1.000 unit, dan Jakarta Timur 1.000 unit.

Ara sempat meninjau rumah dua calon penerima bantuan yang merupakan kakak beradik, yakni Ahyani (71) dan Ariasih (67). Kondisi kedua rumah tersebut terbilang memprihatinkan.

Struktur kolom dan ring balok telah rapuh, rangka atap mengalami kerusakan, minim pencahayaan dan sirkulasi udara, serta sebagian material bangunan sudah tidak layak. Salah satu rumah masih menggunakan lantai tanah, dinding kayu yang lapuk, dan penutup atap berbahan asbes.

Nantinya, rumah tersebut akan didesain agar memiliki pencahayaan dan penghawaan yang lebih baik dengan menambah atap transparan. Bedah rumah dijadwalkan dimulai pada 24 Juni 2026 hingga 24 Agustus 2026.

Selain itu, Ara mengungkap program bedah rumah di Jakarta masih menghadapi kendala. Menurutnya, tantangan terbesar pelaksanaan program BSPS berkaitan dengan legalitas lahan.

"Rumah tidak layak huni di Jakarta masih mencapai sekitar 824 ribu unit. Salah satu kendala yang masih banyak ditemui adalah persoalan alas hak atau legalitas kepemilikan lahan," katanya.

Di samping itu, Ara juga meninjau pelaksanaan Pemilihan Terbuka Toko (PTT) Kelompok Penerima Bantuan BSPS di Kelurahan Palmeriam. Kegiatan itu diikuti oleh 11 calon penerima bantuan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 192,5 juta dan diikuti oleh dua toko material bangunan. Dari proses tersebut, efisiensi anggaran yang diperoleh sebesar Rp 13.455.656 atau sekitar 6,97 persen.

Selanjutnya, Ara meminta agar hasil efisiensi tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat penerima bantuan. Hasil tersebut dapat menambah kebutuhan material bangunan.

"Hasil efisiensi ini silakan dirundingkan bersama agar dapat dibelikan kembali bahan bangunan untuk masyarakat. Saya juga titip pesan, tidak boleh ada pungutan liar. Tolong masyarakat ikut mengawasi, apabila ada pungli segera laporkan dan dokumentasikan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa hasil verifikasi menunjukkan penerima bantuan yang dikunjungi telah memenuhi kriteria penerima program.

"Hasil pendataan menunjukkan Ibu Ariasih dan Ibu Ahyani termasuk dalam kelompok desil 1. Bahkan tadi pagi kami juga mengecek bahwa mayoritas penerima bantuan di lokasi ini memang berada pada kelompok desil 1, sehingga program ini sudah tepat sasaran," ujar Amalia.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto menegaskan pemerintah daerah akan mendukung penyelesaian persoalan legalitas lahan.

"Kami berterima kasih atas program ini. Untuk persoalan alas hak, pemerintah daerah siap mendukung selama lahan tersebut tidak dalam kondisi bersengketa," ujarnya.