Sekelompok masyarakat kampung di bantaran Sungai Winongo dan Gajahwong bernama Paguyuban Kalijawi berhasil membuktikan dari iuran Rp 2.000 bisa berdampak bagi sekitar. Salah satunya untuk merenovasi rumah.
Mereka telah merenovasi 165 rumah dalam kurun waktu 20 bulan, dari tahun 2012 hingga 2014 dari hasil iuran tersebut. Kini, iurannya telah berubah Rp 10.000 per hari dan dampaknya semakin luas, bukan lagi renovasi, tetapi bisa dipakai untuk dana darurat untuk pendidikan hingga kesehatan.
Ketua Peguyuban Kalijawi atau sekaligus Ketua Koperasi Jasa Kalijawi Mangayu Bagya, Ainun Murwani, mengatakan pembentukan Paguyuban Kalijawi ini pertama diinisiatif oleh Lembaga Arkom Jogja atau saat ini sudah berubah nama menjadi Yayasan Arkom Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka datang ke kampung-kampung di sekitar Sungai Winongo dan Gajahwong yang mengelilingi area Sleman, Kota Yogyakarta, sampai Kabupaten Bantul. Mereka memetakan kondisi masyarakat di sana untuk mengetahui apa yang yang dibutuhkan seluruh warga dan potensi apa yang bisa digali.
Pada saat itu, seharusnya tim Arkom Jogja bertemu dengan RT setempat, tetapi karena berhalangan diwakilkan oleh sekumpulan ibu-ibu. Kebetulan pada saat itu, suami Ainun adalah Ketua RT-nya.
Sejak pertemuan itu, dibentuklah kelompok-kelompok masyarakat dalam bentuk kecil untuk mempermudah pemetaan. Total ada 15 kampung di sekitar bantaran sungai tadi. Dari kelompok tersebut lahirlah Paguyuban Kalijawi ini.
Anggotanya mayoritas adalah ibu-ibu, hanya 30 orangan pria yang tergabung di dalamnya. Alasannya sejak awal ibu-ibu ini yang bersentuhan langsung dengan rangkaian kegiatan pemetaan ini.
Hasil dari pemetaan ditemukan bahwa masalah utama dan harus segera diatasi adalah seputar hunian yang layak. Namun, kendalanya adalah dana. Jika meminta ke pemerintah, warga kampung tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak adanya alas hak lahan. Akhirnya mereka gotong royong, melakukan iuran Rp 2.000 per hari atas kesepakatan bersama dan menggulirkan hasil iuran dengan sistem arisan tadi.
Arkom di sini tidak hanya memberikan pendampingan kepada masyarakat, mereka juga memberikan dana hibah Rp 300 juta untuk membantu renovasi.
"Arkom ada hibah dari donor (donator) sebesar Rp 300 juta. Tapi kita merasa bahwa nggak cukup ini kalau Rp 300 juta untuk menyelesaikan masalah rumah. Akhirnya diskusi dengan Arkom. Terus kami sepakat membuat sistem dana ini digulirkan. Tidak dihibahkan supaya kemanfaatannya lebih banyak. Akhirnya kami mulai masuk ke kampung-kampung membuat identifikasi tentang kemampuan masyarakat itu. Berapa sih untuk nabung atau swadaya," kata Ainun kepada BeritaKlik pada Minggu (28/6/2026).
"Terus muncul nominal Rp 2.000. Kami berpikir membuat program renovasi rumah karena waktu itu rumah tidak layak huni banyak kasusnya, hampir semua kondisi di bantaran sungai itu tidak layak huni," lanjutnya.
Tiap kelompok masyarakat tadi mengelola iurannya masing-masing. Pada percobaan pertama, warga diminta menyetorkan Rp 2.000 selama 2 bulan. Setelah itu terkumpul Rp 3 juta dari 10 warga yang ikut iuran.
Sebenarnya, hasil iuran yang diberikan tidak menutup seluruh biaya renovasi. Jika berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang disiapkan Arkom nilainya besar, biaya renovasi sisanya harus ditanggung oleh pemilik rumah atau ditunda hingga uangnya terkumpul. Namun, diterapkan pula skala prioritas bagi warga yang rumahnya butuh direnovasi secepatnya akan didahulukan mendapat dana perbaikan tersebut.
"Dari setiap pencairan itu kan ada pelaporannya untuk beli apa. Nah, itu kita menemukan nggak ada yang habis (lebih dari) Rp 3 juta. Ada yang habis malah hampir Rp 17 juta. Jadi ketika masyarakat itu diajak untuk diskusi, memikirkan segala sesuatunya bersama, terus mereka juga kita kasih peningkatan kapasitas untuk pelatihan manajemen keuangan keluarga, supaya bisa mengatur pendapatan dan pengeluaran, merencanakan pengeluaran secara baik, prioritaskan kebutuhan, ternyata mereka bisa berswadaya," jelasnya.
Kegiatan Lain Paguyuban Kalijawi
Kelompok masyarakat ini tidak hanya mengurusi masalah yang terjadi di rumah mereka. Kegiatan berlanjut di mana mereka berusaha untuk mendapatkan lingkungan dan infrastruktur yang layak dari pemerintah. Mereka bersama Arkom Indonesia menggodok perencanaan penataan kampung yang baru beserta visualisasinya.
"Jadi 6 model perencanaan penataan kampung bantaran sungai. Terus kita ajukan ke pemerintah Kota Yogyakarta. Konsepnya M3K: Munggah, Mundur, dan Madep Kali. Karena tahun 2012 itu Pak Sultan mencanangkan konsep M3K itu. Terus kita berkomunikasi dengan pemerintah," ungkapnya.
Pada 2015, paguyuban berjuang agar rumah mereka yang tidak ada sertifikat tanah termasuk dalam SK Kumuh agar mendapat penataan dan pembiayaan dari pemerintah.
"Kita melakukan pemetaan di luar wilayah Kalijawi. Kita melakukan pemetaan di wilayah. Waktu itu ada di dua kelurahan, Condongcatur sama Caturtunggal di Kecamatan Depok Sleman. Itu kita melakukan pemetaan. Terus mengusulkan kampung ini untuk mendapatkan SK Kumuh. Ada 76 RT kita usulkan. Satu RT yang kita rekomendasikan atau satu wilayah yang kita rekomendasikan itu di Merican," terangnya.
Dulu kondisi di Merican cukup memprihatinkan karena rumah-rumah di sana kondisinya menjorok ke sungai. Setelah ada pemetaan ini dan ada campur tangan dari Kementerian PUPR kala itu, kondisi kampung bantaran sungai ini sudah bagus dan menjadi percontohan.
Hingga kini peguyuban masih terus memperhatikan kondisi perumahan di sekitar sungai Winongo dan Gajahwong. Bahkan sudah berubah menjadi Koperasi Jasa Kalijawi Mangayu Bagya yang diakui secara hukum. Anggotanya sudah 278 orang yang aktif di 15 kampung di Yogyakarta.
Kegiatan terbaru yang sedang mereka kerjakan adalah pembangunan kampung deret di Notoyudan, Jogja. Hasil temuan mereka di lokasi tersebut terdapat beberapa rumah dihuni oleh lebih dari 1 KK.
Ainun mengatakan kendalanya adalah pada pembebasan lahan. Pemerintah Yogyakarta telah berjanji akan membangun rumah dan infrastruktur, tetapi lahan di kawasan tersebut harus clean and clear. Untuk membebaskan lahan seluas 2.490 meter persegi tersebut dibutuhkan hampir Rp 11 miliar dan hingga saat ini belum terkumpul.
Pemerintah Jogja menyatakan sanggup untuk membeli 20 persen dari lahan itu untuk infrastruktur. Tersisa sekitar Rp 9 miliar yang harus dikumpulkan oleh warga melalui koperasi. Setelah dihitung dari iuran warga hanya cukup untuk mengumpulkan Rp 4 miliar dengan waktu cicilan 15 tahun. Sisanya koperasi harus mencari dana dari luar.
(aqi/abr)
