Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melaporkan hingga 28 Februari 2026 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp 2,21 triliun. Realisasi ini merupakan 9,19% dari pagu total belanja pemerintah pusat di Sulsel.
"Belanja pemerintah pusat di Sulawesi Selatan sampai dengan 28 Februari 2026 terealisasi sebesar Rp 2,21 triliun atau 9,19% dari pagu Rp 24,05 triliun," kata Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulsel, Martha Octavia dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).
Belanja tersebut terdiri dari 4 item. Mulai dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp 1,51 triliun atau 13,56% dari pagu Rp 11,13 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen/guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK," jelasnya.
Kemudian belanja barang terealisasi sebesar Rp 649,99 miliar atau 7,08% dari pagu Rp 9,18 triliun. Anggaran itu digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 727 satuan kerja di 47 kementerian/lembaga di Sulsel.
"Sementara itu, belanja modal terealisasi sebesar Rp 47,78 miliar atau 1,29% dari pagu Rp 3,71 triliun," paparnya.
Martha Octavia merincikan, belanja modal itu digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone. Serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV.
"Telah terealisasi sebesar Rp 2,32 miliar atau 9,29% dari pagu Rp 25 miliar," terangnya.
Adapun belanja Transfer Ke Daerah (TKD), Martha Octavia menjelaskan sampai 28 Februari 2026 terealisasi sebesar Rp 5,97 triliun atau 22,32% dari pagu Rp 26,77 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota.
"Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu," pungkasnya.
(ata/sar)
