Sejumlah calon siswa SD di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) ditolak dalam jalur domisili pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) pun mengakui adanya kekeliruan dari tim verifikasi dalam menyaring data calon siswa.
"Kami akui memang ada mungkin tim verifikasi ini yang bagus, ada juga mungkin yang kurang teliti," ujar Plt Kepala Disdikbud Parepare, Dede Harirustaman kepada detikSulsel, Rabu (3/6/2026).
Dede menjelaskan, kekeliruan verifikasi data domisili ini terjadi lantaran adanya perubahan regulasi dari pusat. Berdasarkan Permendikbudristek terbaru, kewenangan penuh untuk melakukan verifikasi berkas dialihkan ke panitia masing-masing sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang tahun lalu yang melakukan tim verifikasi adalah di Dinas Pendidikan. Tapi berdasarkan Permendikbudristek yang terbaru, yang melakukan verifikasi adalah di masing-masing panitia sekolah," jelasnya.
Meski diterpa keluhan dari para orang tua murid, Dede memastikan pihaknya tetap membuka posko pengaduan di kantor dinas untuk menampung seluruh aspirasi. Dia mengklaim, berkomitmen agar tidak ada anak di Parepare yang sampai putus sekolah.
"Kami sudah catat semuanya yang mengadu karena sampai hari ini memang kami membuka aduan di dinas. Semua apa pun laporannya, kami akan cermati dan kami tidak ingin ada anak-anak tidak sekolah," ujar Dede.
Selain itu, Dede juga memaparkan persoalan SPMB jalur zonasi di Parepare kian rumit akibat ketimpangan pertumbuhan penduduk. Salah satu wilayah yang paling krusial berada di daerah Wekke'e, yang berimbas pada daya tampung di SDN 37 dan SDN 85 Parepare.
"Terjadi mutasi penduduk yang sangat luar biasa di daerah Wekke'e, tapi tidak dibarengi dengan sarana prasarana. Jarak sekolah juga ada yang baku dekat. Ini yang bikin sulit kadang, yang mana mau diisi. Ya inilah memang tantangan kami," ungkapnya.
Dia pun meminta keikhlasan dan pemahaman dari para orang tua murid. Dede meminta diberi waktu untuk mengevaluasi sistem serta melakukan pemerataan kuota sekolah di Parepare.
"Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bagi kami. Kami juga minta pemahaman dari para orang tua. Saya sudah sering menyampaikan sama orang tua, 'Beri kami waktu untuk melakukan pemerataan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Parepare'," pungkas Dede.
Ortu Siswa Protes Anaknya Ditolak SPMB Domisili
Diketahui, sejumlah orang tua murid di Kota Parepare memprotes hasil SPMB. Mereka tak terima anaknya ditolak lewat jalur domisili, padahal jarak rumah mereka dekat dengan sekolah tujuan.
Keluhan itu salah satunya datang dari Nasriani, seorang warga yang tinggal di Jalan Liu Buloe, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki. Dia mempertanyakan transparansi sistem seleksi setelah anaknya ditolak di SDN 37 Parepare dengan alasan kuota telah terpenuhi.
"Anakku tidak diterima. Padahal kalau bicara domisili sama umur, anakku sudah masuk jalur zonasi. Alasannya (sekolah) habis kuota. Saya bilang, kenapa bisa? Pas buka pendaftaran, saya langsung daftar," ujar Nasriani kepada detikSulsel, Rabu (30/6).
Senada dengan itu, orang tua murid lainnya bernama Jumriani juga merasakan kejanggalan yang sama. Anaknya yang berusia 6 tahun 2 bulan dan mengantongi ijazah TK, dinyatakan tidak lolos di dua sekolah pilihan, yakni SDN 37 dan SDN 75 Parepare.
"Anak saya tidak lulus SPMB padahal dekat dari sekolah. Umurnya juga sudah 6 tahun 2 bulan. Daftar di SDN 37 sama SD 75, hasilnya tidak diterima," keluhnya.
(ata/sar)
