Panitia mengungkap kecurangan di balik kekacauan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tingkat Sekolah Dasar (SD) jalur domisili di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Orang tua (ortu) ternyata mengganti alamat rumah dengan kantor karena dekat dari sekolah yang diincar.
Komisi II DPRD Parepare awalnya mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parepare melakukan monitoring usai sejumlah orang tua protes anaknya tidak lolos padahal rumahnya dekat dari sekolah. Hasilnya, 20 orang tua calon siswa yang ketahuan memanipulasi titik koordinat rumah.
"Nah, sekarang dari hasil monitoringnya kami temukan bahwa memang ternyata beberapa yang mencoba. Ada kurang lebih 20-an lebih orang yang mencoba memanipulasi data," kata Ketua Komisi II DPRD Parepare, Satria Parman Agoes Mante kepada detikSulsel, Senin (8/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menduga tindakan ini dilakukan langsung oleh orang tua calon siswa yang ingin anaknya masuk sekolah tertentu. Parman pun meminta Disdikbud memberikan sanksi tegas sebagai bentuk transparansi dan keadilan.
"Kemungkinan dilakukan oleh orang tua siswa. Sehingga saya meminta kepada Dinas Pendidikan untuk mem-punishment sebagai bentuk transparansi bahwa penerimaan siswa ini fair," tegas Parman.
Dia mengungkapkan salah satu sekolah yang ikut mengemuka dalam temuan ini adalah SDN 85 Parepare. Parman menuturkan proses monitoring masih berlangsung sehingga jumlah pastinya belum bisa dihitung.
"SD 85 sudah ada. Sudah ada juga temuan-temuan, tapi SD 85 tidak banyak. Nah, nanti kita lihat karena sekarang ini masih berproses," imbuhnya.
Ortu Siswa Pakai Alamat Kantor
Plt Kepala Disdikbud Parepare, Dede Harirustaman membenarkan adanya persoalan titik koordinat tersebut. Dari penelusuran awal, beberapa orang tua berdalih salah paham dan mengira titik zonasi bisa ditarik dari lokasi tempat mereka bekerja.
"Kami cross check ulang dan dikonfirmasi kembali ke orang tua, pemikiran orang tuanya ini ya di tempat kerjanya karena tempat kerjanya lebih dekat dibanding ke sekolah tersebut. Ternyata harus dari rumahnya, bukan dari tempat tugasnya," ungkap Dede.
Dede menegaskan aturan zonasi mutlak menggunakan alamat rumah. Pihaknya berjanji akan mengusut tuntas jika ada pihak-pihak yang sengaja memanipulasi sistem tersebut.
"Adapun yang mungkin kami coba telusuri lagi kembali, apakah ada memang yang memainkan hal-hal tersebut, itu yang kami tidak perbolehkan sama sekali," jelasnya.
Dia mengaku belum menemukan adanya keterlibatan oknum panitia atau verifikator sekolah yang sengaja meloloskan kecurangan tersebut. Meski begitu, dia tetap akan mengawasi terus proses verifikasi SPMB.
"Kami belum dapatkan, belum dapatkan informasi itu. Intinya tetap, untuk sementara proses apa namanya, penelusuran masih terus berjalan. Masih terus berjalan, iya, beberapa aduan," ungkapnya.
Ortu Protes Anak Gagal Lolos Jalur Domisili
Diketahui, sejumlah orang tua calon siswa di Parepare, memprotes hasil SPMB jalur domisili. Mereka tak terima anaknya ditolak lewat jalur domisili, padahal jarak rumah mereka dekat dengan sekolah tujuan.
Keluhan itu salah satunya datang dari Nasriani, seorang warga yang tinggal di Jalan Liu Buloe, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki. Dia mempertanyakan transparansi sistem seleksi setelah anaknya ditolak di SDN 37 Parepare dengan alasan kuota telah terpenuhi.
"Anakku tidak diterima. Padahal kalau bicara domisili sama umur, anakku sudah masuk jalur zonasi. Alasannya (sekolah) habis kuota. Saya bilang, kenapa bisa? Pas buka pendaftaran, saya langsung daftar," ujar Nasriani kepada detikSulsel, Rabu (30/6).
Belakangan, Komisi II DPRD Kota Parepare mencurigai adanya oknum yang memainkan titik koordinat lokasi domisili demi meloloskan calon siswa dalam SPMB. Praktik akal-akalan pada jalur zonasi ini dinilai menjadi biang keladi carut-marutnya penerimaan siswa.
"Seperti tadi zonasi, ada yang mencoba memainkan titik koordinat. Nah, itu fungsi verifikasi ini yang harus diperketat," ungkap Ketua Komisi II DPRD Parepare, Satria Parman Agoes Mante kepada detikSulsel, Rabu (3/6)
Parman mengungkapkan, celah kecurangan jalur domisili ini terbuka lantaran lemahnya pengawasan dan verifikasi data di tingkat sekolah. DPRD pun mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Parepare untuk memperketat proses verifikasi.
Simak Video "Video: Damkar Evakuasi Pemuda Tak Bisa Turun dari Atap Rumah di Parepare"
[Gambas:Video 20detik]
(hsr/hsr)
