Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Rachmatika Dewi alias Cicu mengapresiasi Ramadhan Leadership Camp (RLC) 2026 yang dilaksanakan Pemprov Sulsel. Cicu menilai kegiatan itu menjadi wadah penguatan ASN untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Hal tersebut disampaikan Cicu saat menjadi pemateri RLC di Asrama Haji Sudiang, Makassar pada Selasa (24/2/2026). Cicu menyambut positif kegiatan RLC yang turut menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas strategi good governance kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Awalnya saya pikir ini kegiatan spiritual modelnya seperti pesantren, tetapi ternyata diisi berbagai materi yang sangat bermanfaat bagi ASN," kata Cicu dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam paparannya, Cicu turut menekankan peran strategis DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah daerah, khususnya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia menyebut dua unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut menjadi kunci menjadikan Sulsel lebih maju.
"Tentu saja DPRD dan eksekutif merupakan mitra yang sejajar, sehingga banyak hal yang perlu kita selaraskan bersama demi kemajuan Sulawesi Selatan," tuturnya.
Cicu menyebut good governance hanya dapat terwujud melalui sinergi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh unsur Forkopimda. Kolaborasi ini akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap kerja sama lintas sektor ini, baik eksekutif, legislatif, maupun Forkopimda, dapat bersama-sama memajukan Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan," tegasnya.
Ia turut mengapresiasi sejumlah program dan inovasi yang dilakukan Pemprov Sulsel. Menurutnya, berbagai program yang dijalankan tidak hanya berdampak langsung bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya aparatur sebagai motor penggerak pembangunan daerah.
"Kami mengapresiasi program-program pemerintah provinsi yang memang perlu diapresiasi. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, kemudian kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini, yang merupakan sesuatu yang baru dalam peningkatan kapasitas ASN," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi memaparkan peran penegak hukum dalam mendukung transparansi pemerintah. Menurutnya, tata kelola yang baik harus transparan, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Didik juga menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan barang milik daerah, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset, serta profesionalitas aparatur. Menurutnya, pemerintah harus mengedepankan informasi publik dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan.
Sementara itu, Wakapolda Sulsel Brigjen Nasri juga mengulas peran kepolisian dalam pengawasan pada area rawan seperti pengelolaan dana desa, perizinan dan investasi. Pihaknya dalam kapasitas ini akan fokus mengawal transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan APBD, serta penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.
Sedangkan dari perspektif pertahanan dan stabilitas wilayah, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko turut memaparkan peran TNI dalam mendukung good governance. Ia menyebut, TNI akan terus mendukung program strategis seperti pembangunan jembatan gantung di wilayah terpencil, serta penguatan desa sebagai pusat ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan stabilitas sosial.
(sar/ata)
