Badan Kehormatan DPRD Sumatera Selatan diminta memaksimalkan perannya dalam merespons pengadaan fasilitas untuk rumah pimpinan dewan. Lembaga itu dinilai belum melakukan evaluasi, bahkan dianggap tidak berfungsi dan peka terhadap persoalan.
"Alat kelengkapan dewan seperti badan kehormatan dan badan anggaran seharusnya bisa maksimal merespons pengadaan yang sempat bikin gaduh ini, khususnya anggaran nyeleneh untuk rumah tiga wakil ketua yang harus dibatalkan. Kalau sekarang, saya lihat alat kelengkapan dewan ini sama sekali tidak berfungsi," ujar pengamat politik Sumsel Bagindo Togar, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, badan kehormatan harus menyikapi persoalan itu. Lantaran, aksi massa beberapa waktu lalu di DPRD Sumsel, menuntut penonaktifan dan penggantian kursi pimpinan dewan. Sehingga, langkah awal merealisasikan hal itu adalah sikap dari badan kehormatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Agar lebih terarah, publik harus mendorong itu, harus alat kelengkapan dewan yang turun lebih dulu. Kalau saya lihat, 3 wakil ini yang belum menyampaikan pernyataan, sementara ketua sudah sejak awal memastikan pembatalan pengadaan untuk di rumah dinasnya," katanya.
Menurutnya, badan kehormatan dewan bisa menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap pimpinan dewan dan disampaikan ke parpol masing-masing. Dari situ, sanksi bisa diberikan parpol terhadap kadernya.
Namun, dia menilai fokus saat ini adalah pembatalan fasilitas rumdis pimpinan dewan, bukan penonaktifan atau me-reshuffle kursi pimpinan. Selain karena prosesnya yang panjang, bukan tidak mungkin pengadaan itu tetap dilakukan, meski berganti orang.
"Terpenting adalah tiga wakil ketua ini harus membatalkan fasilitas mewah yang tidak berkaitan dengan kinerja mereka. Kalau penggantian kursi pimpinan, partai tak serta merta bersedia, kemudian itu harus diputuskan DPP (di tingkat pusat)," katanya.
"Jika memang tuntutan harus penggantian, sekarang Golkar sudah memutuskan membatalkan dan legowo, yang belum ikhlas tinggal wakil dari Gerindra, NasDem, dan PDIP yang masih keukeuh. Tiga wakil ini masih terkesan menawar, belum total penuhi aspirasi publik," sambungnya.
Dia juga menyoroti kinerja para pimpinan dewan saat ini. Menurutnya, dari empat pimpinan Ketua Andie Dinialdie paling menonjol dibandingkan tiga wakil yang lain. Andie dinilai kerap muncul dalam kegiatan, sementara tiga lainnya jarang terlihat.
"Mungkin masyarakat banyak tidak tahu siapa tiga wakil pimpinan dewan ini. Saya menilai kinerja mereka belum optimal, hanya ketua saja yang masih terlihat dalam berbagai kegiatan, tiga wakil ini ke mana," ujarnya.
"Jadi, terkesan keberadaan dan fungsi tiga wakil ini tidak sesuai keinginan publik, mereka hanya bekerja sebagai penikmat jabatan di unsur pimpinan," sambungnya.
(csb/csb)
