Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyerahkan bantuan kepada empat jemaah haji asal Pidie Jaya, Aceh yang baru kembali dari Tanah Suci. Total ada 32 jemaah yang mendapatkan bantuan dan sebagian besar penerima terlilit utang akibat bencana akhir November 2025.
Penyerahan bantuan kemanusiaan hasil kolaborasi Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Uni Emirat Arab melalui Zayed Foundation berlangsung di Pidie Jaya, Senin (29/6/2026). Program bantuan ini disalurkan kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan melalui proses pendataan dan verifikasi.
Di Provinsi Aceh, total 32 jemaah haji menerima bantuan yang berasal dari sejumlah daerah terdampak bencana di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Utara. Bantuan disalurkan kepada jemaah membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sekaligus kehadiran negara pascaibadah haji.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami ingin para jemaah pulang dengan hati yang tenang. Jangan sampai kemabruran ibadahnya masih dibayangi beban utang akibat musibah yang mereka alami. Mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit meringankan dan menjadi bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat," kata Dahnil dalam keterangannya.
Dahnil menjelaskan, keterbatasan ekonomi akibat bencana membuat sebagian dari mereka harus meminjam dana untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji maupun memenuhi kebutuhan selama berada di Tanah Suci. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban mereka termasuk membantu menyelesaikan utang yang digunakan untuk menunaikan rukun Islam kelima.
Menurut Dahnil, perhatian pemerintah terhadap jemaah Aceh berangkat dari semangat masyarakat yang tetap memenuhi panggilan Allah SWT meski sedang menghadapi cobaan.
"Saat Aceh dilanda musibah, pemerintah memberikan relaksasi pelunasan biaya haji. Namun justru Aceh menjadi salah satu provinsi yang paling cepat menyelesaikan pelunasannya. Semangat itu menjadi perhatian Bapak Presiden Prabowo," jelas Dahnil.
"Presiden kemudian mengamanahkan agar bantuan kemanusiaan yang tersedia diprioritaskan bagi jemaah yang benar-benar membutuhkan agar dapat meringankan beban mereka setelah kembali dari Tanah Suci," lanjutnya.
Penyaluran bantuan itu disebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Haji untuk memastikan pelayanan kepada jemaah tidak berhenti setelah rangkaian ibadah di Tanah Suci selesai. Dahnil menjelaskan, negara terus berupaya hadir mendampingi jemaah, terutama mereka yang menghadapi kondisi sulit akibat musibah, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang bersama keluarga dan meraih kemabruran dalam ibadahnya.
Ringankan Beban Jemaah
Pemerintah saat ini disebut tengah menyusun proyeksi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan. Meskipun sejumlah komponen biaya penyelenggaraan haji diperkirakan mengalami kenaikan, pemerintah memastikan beban biaya yang dibayarkan jemaah akan tetap diupayakan lebih ringan sesuai arahan Presiden.
Dahnil menjelaskan kenaikan BPIH dipengaruhi berbagai faktor eksternal mulai dari ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, inflasi internasional, hingga kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang berdampak langsung terhadap biaya layanan haji.
"Sejumlah komponen biaya mengalami kenaikan. Mulai dari biaya penerbangan akibat meningkatnya harga avtur, biaya akomodasi dan layanan di Arab Saudi, hingga perubahan standar pelayanan. Pemerintah Arab Saudi juga telah menghapus layanan kategori D sehingga seluruh pelayanan meningkat ke kategori C, yang otomatis meningkatkan biaya pelayanan haji," ujarnya.
Selain kenaikan biaya avtur yang berpengaruh terhadap tarif penerbangan, meningkatnya harga barang dan jasa di Arab Saudi juga menjadi faktor penting dalam penyusunan proyeksi biaya haji tahun depan.
Pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap seluruh komponen biaya bersama para pemangku kepentingan terkait besaran BPIH 1448 H/2027 M.
Sesuai arahan Presiden, pemerintah justru berupaya agar biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) yang dibayar langsung oleh jemaah dapat semakin ringan melalui optimalisasi nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
"Pemerintah diperintahkan untuk mencari skema terbaik agar masyarakat tetap memperoleh kemudahan menunaikan ibadah haji meskipun kondisi ekonomi global sedang berat. Prinsipnya, pelayanan meningkat, tetapi beban masyarakat harus tetap diringankan," jelasnya.
(afb/afb)
