detikNewsJumat, 12 Jun 2026 17:19 WIB
Wabup Indramayu Jadi Tersangka Korupsi Tunjangan Rumah DPRD
Kejati Jabar menetapkan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin sebagai tersangka korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD.
detikNewsJumat, 12 Jun 2026 17:19 WIB
Kejati Jabar menetapkan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin sebagai tersangka korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD.
detikJabarKamis, 11 Jun 2026 09:00 WIB
Penyidik Kejati Jabar menggeledah kantor DPRD Indramayu terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan senilai Rp 16,8 miliar. Dokumen dan barang elektronik disita.
detikJabarRabu, 10 Jun 2026 15:20 WIB
Kejati Jabar menggeledah kantor DPRD Indramayu terkait dugaan korupsi dana tunjangan perumahan. Dokumen dan barang elektronik disita dalam penyidikan.
detikJabarRabu, 10 Jun 2026 13:35 WIB
Kejati Jabar menggeledah kantor DPRD Indramayu terkait dugaan korupsi dana tunjangan perumahan. Proses penyidikan berlangsung sejak pagi ini.
detikJabarSelasa, 02 Jun 2026 20:00 WIB
Mahasiswa mendesak Kejati Jabar untuk segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Mereka memberi tenggat waktu 1x24 jam.
detikJabarJumat, 22 Mei 2026 16:30 WIB
Polemik anggaran toilet Rp51,75 juta untuk Ketua DPRD Indramayu menuai kritik dari GMHI. Mereka minta klarifikasi dan rencanakan audiensi dengan Kejaksaan.
detikJabarJumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB
Dugaan penyimpangan dana tunjangan perumahan DPRD Indramayu memicu perhatian publik. Proses hukum masih berjalan, menuntut transparansi dan akuntabilitas.
detikJabarKamis, 19 Feb 2026 14:36 WIB
Kejati Jabar mendalami kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Indramayu 2022. Proses penyidikan terus berjalan, dengan 29 saksi diperiksa.
detikJabarSabtu, 10 Mei 2025 22:30 WIB
DPRD Indramayu soroti pajak dan retribusi daerah. Pembahasan Raperda mencakup tarif PBB, retribusi wisata, dan pajak restoran yang perlu kajian ulang.
detikJabarSenin, 07 Apr 2025 14:00 WIB
Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, menilai liburan Lucky Hakim ke Jepang tidak sesuai prosedur. Ia mendesak sanksi dan menyoroti kurangnya gebrakan bupati.