detikSumutRabu, 10 Jun 2026 19:00 WIB
Kata Kapolri Soal Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil
Kapolri Jenderal Sigit menegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil hanya atas permintaan instansi. Penugasan juga bisa melalui mandat Presiden.
detikSumutRabu, 10 Jun 2026 19:00 WIB
Kapolri Jenderal Sigit menegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil hanya atas permintaan instansi. Penugasan juga bisa melalui mandat Presiden.
detikNewsRabu, 10 Jun 2026 14:08 WIB
Kapolri Jenderal Sigit menegaskan pengisian jabatan sipil oleh Polri hanya berdasarkan permintaan. Dia juga dorong resiprokal antara Polri dan ASN.
detikSumutMinggu, 07 Jun 2026 21:29 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendukung usulan membuka posisi strategis non-operasional di Polri. Ini untuk memperkuat profesionalisme.
detikNewsMinggu, 07 Jun 2026 16:21 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit merespons usulan jabatan non-operasional di Polri untuk ASN. Ini langkah untuk meningkatkan profesionalisme dan supremasi sipil.
detikNewsSabtu, 06 Jun 2026 11:58 WIB
Mensesneg Prasetyo merespons usulan Menteri HAM Natalius Pigai tentang pelibatan sipil di jabatan nonoperasional Polri dalam revisi UU Kepolisian. Apa katanya?
detikNewsRabu, 28 Jan 2026 14:34 WIB
Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan RPP untuk polisi mengisi jabatan sipil masih dalam proses.
detikNewsRabu, 21 Jan 2026 17:26 WIB
Yusril mengatakan putusan MK itu juga menguatkan ketentuan polisi aktif dalam mengisi jabatan sipil selama masih berkaitan dengan tugas kepolisian.
detikNewsSelasa, 20 Jan 2026 12:50 WIB
MK memutuskan menolak gugatan uji materi terkait anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
detikNewsKamis, 08 Jan 2026 11:33 WIB
Pakar hukum Muhammad Rullyandi menjelaskan bahwa tidak ada larangan dari MK untuk penugasan anggota Polri di luar struktur, asalkan terkait tugas pokok Polri.
detikBaliMinggu, 21 Des 2025 21:57 WIB
Menteri Yusril menjelaskan pemerintah memilih menerbitkan PP untuk atur penugasan anggota Polri di luar kepolisian, menggantikan revisi UU Polri.