Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mematangkan program layanan kesehatan untuk menutup celah pelayanan yang tidak terakomodasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Inovasi ini mengandalkan fitur jemput bola, seperti home care, penanganan SIGAP hingga armada antar-jemput pasien untuk mengefisiensi akses medis warga.
"Program Mantap Nak Badung ini memang kami rancang sebagai pelengkap layanan Krama Badung Sehat dan JKN yang sudah ada. Fitur unggulannya mulai dari home care, telemedicine sampai sistem antar-jemput pasien dalam satu ekosistem digital," ujar Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, Rabu (29/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi Arnawa menyoroti pentingnya penguatan unit layanan bergerak agar petugas medis bisa menjangkau pemukiman padat yang sulit diakses kendaraan besar. Ia menargetkan ada armada khusus yang mampu masuk hingga ke gang-gang kecil untuk memberikan pertolongan medis secara instan.
"Saya ingin ada armada yang bisa menjangkau masyarakat hingga ke gang-gang supaya mereka merasa aman. Bayangkan jika masyarakat cukup menelepon dan langsung ditangani dengan cepat, tentu rasa aman akan langsung muncul dan itulah yang mereka butuhkan," tegas Adi Arnawa.
Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat pemanfaatan layanan tambahan ini dianggap masih rendah karena sosialisasi yang belum menyentuh seluruh lapisan penduduk. Aparat desa dan puskesmas diminta tidak pasif dan segera menggencarkan informasi mengenai manfaat ekstra ini kepada warga.
"Yang terpenting sekarang adalah membuktikan bahwa program ini berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Jangan sampai bagus di atas kertas saja, inovasi harus dibarengi kesiapan SDM dan infrastruktur yang mumpuni," kata Adi Arnawa.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan (Dinkes) Badung mengakui optimalisasi program di tahap awal terkendala penyelesaian regulasi teknis dan pengaturan tarif yang baru rampung akhir 2025. Meski demikian, saat ini seluruh layanan diklaim sudah terintegrasi dalam satu platform digital agar mudah dipantau.
"Memang regulasi teknis dan aturan tarifnya itu baru tuntas di akhir tahun 2025 kemarin sehingga memengaruhi optimalisasi di awal. Sekarang seluruh layanan sudah masuk aplikasi Badung Sehat agar masyarakat bisa mandiri memantau riwayat kesehatan," jelas Kepala Dinas Kesehatan Badung, Bagus Padma Puspita.
Pemkab Badung kini fokus menyederhanakan sistem birokrasi layanan agar warga tidak terhambat saat membutuhkan penanganan darurat. Pengembangan ke depan akan diprioritaskan pada penguatan unit respons cepat guna menghadapi kebutuhan kesehatan warga yang kian dinamis.
"Inovasi ini bukan sekadar program, tetapi bagaimana kita hadir memberikan pelayanan yang cepat dan mudah bagi warga. Ke depan, Pemkab Badung akan terus mengembangkan layanan respons cepat atau fast response untuk menjawab kebutuhan warga," jelas Bagus Padma.
(hsa/hsa)
