Mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin yang menggelar demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, menyampaikan ultimatum kepada pemerintah usai bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka memberi tenggat waktu 5x24 jam untuk menunjukkan tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan.
"Apabila dalam waktu 5x24 jam paling lambat Jumat, 19 Juli 2024 pihak kedua melanggar, mengabaikan, atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini. Maka pihak pertama berhak mengatakan bahwa pihak kedua telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami," ujar Koordinator Aksi Muhammad Abdi Maludin usai pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Sebelumnya, perwakilan mahasiswa diterima Gibran untuk menyampaikan sejumlah aspirasi yang mencakup klaster fiskal, pendidikan, hukum, supremasi sipil, hingga krisis moneter dan energi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres," kata Abdi.
Dalam klaster fiskal dan pendidikan, mahasiswa meminta pemerintah membekukan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengaudit transparansi kebijakan deputi kedaulatan pangan di daerah.
Mereka juga meminta efisiensi anggaran dialihkan untuk mensubsidi biaya operasional pendidikan tinggi agar pendidikan lebih terjangkau.
Selain itu, mahasiswa mengusulkan agar pemerintah mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR RI untuk melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.
"Poin ketiga; Klaster hukum dan supremasi sipil. Ini mungkin saya singkat saja karena kawan-kawan kami ada di sana. Mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah daerah ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan beberapa pekan yang lalu," ucapnya.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan krisis moneter dan energi. Mereka mendesak otoritas moneter pusat melakukan intervensi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Selain itu, mereka meminta pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax yang dinilai menekan daya beli masyarakat.
Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar mengatakan Gibran menerima dan menyambut baik aspirasi yang disampaikan mahasiswa melalui dialog interaktif. Menurutnya, sejumlah isu yang disampaikan berasal dari daerah, namun memiliki dampak hingga tingkat nasional.
"Nah, hal itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk dimajukan kepada Bapak Wakil Presiden dari hal-hal yang diperlukan tindak lanjut, tentu pada batas-batas kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Almuktabar.
Dia mengatakan hasil kajian dan aspirasi mahasiswa tersebut akan menjadi bahan yang dibawa Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan mahasiswa, kata dia, akan diteruskan melalui mekanisme yang berlaku.
"Oh ya, tentu beliau berdua, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia," imbuhnya.
(dpw/dpw)
