Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Diskusi itu membahas pengembangan model ekonomi pedesaaan berbasis potensi kawasan berdasarkan opini, analisis akademis, dan rekomendasi strategis.
"Dikusi digelar dengan tema pengembangan ekosistem jaringan ekonomi pedesaan berbasis kawasan," kata Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar, I Ketut Pasek Lanang Sadia dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).
Sadia mengatakan sejumlah narasumber dihadirkan dalam diskusi tersebut. Di antaranya, Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia (FISEMA) Institut Pertanian Bogor Lala Kolopaking, Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB Ivanovich Agusta, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Gianyar I Gede Suardana Putra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Konsep yang dibahas dalam diskusi itu adalah kebijakan pembangunan ekonomi pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan, yang berdampak pembukaan kesempatan kerja. Salah model pendekatan yang dibahas dengan konsep itu adalah dengan membentuk sebuah ekosistem.
Yakni, memunculkan keterkaitan yang kuat antar sektor usaha, meningkatkan produktivitas masyarakat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan melalui skema pengembangan tenaga kerja mandiri.
"Dukung kebijakan pembangunan ekonomi pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan serta sebagai upaya mendorong perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan tenaga kerja mandiri," kata Sadia.
Sadia mengatakan tema diskusi itu relevan dengan arah pembangunan nasional maupun daerah melalui pendekatan kawasan. Potensi ekonomi, sosial budaya, sumber daya manusia, serta dukungan teknologi, dapat diintegrasikan dengan model pengembangan yang dibahas dalam diskusi itu.
Tantangan pembangunan desa pada masa depan semakin kompleks. Desa akan terpengaruh dengan beberapa hal yakni perkembangan teknologi, dinamika pasar tenaga kerja, serta persaingan ekonomi global yang semakin ketat. Karenanya, pendekatan pembangunan perlu bergerak dari sekadar pelaksanaan program menjadi pembangunan ekosistem yang berkelanjutan.
"Diskusi ini sangat strategis karena menjadi ruang diskusi, dialog, dan pertukaran gagasan sekaligus ruang kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pelaku usaha dalam merumuskan arah kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat," urai Sadia.
(hsa/hsa)
