Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat nilai ekspor Bali sepanjang Januari-Mei 2026 turun 2,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Januari-Mei 2025, nilai ekspor Bali tercatat sebesar US$ 242,74 juta. Sementara pada periode yang sama tahun ini turun menjadi US$ 236,55 juta.
Sejumlah negara tujuan utama ekspor Bali juga berkurang. Amerika Serikat (AS) yang menjadi pasar terbesar ekspor Bali, turun 8,91 persen. Ekspor ke China terjun paling dalam, yakni 12,30 persen. Sementara itu, ekspor ke Australia turun 8,27 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, terdapat beberapa negara yang mencatatkan kenaikan. Misalkan ekspor ke Thailand yang melonjak 206,20 persen atau ekspor ke Prancis yang tumbuh tipis 1,32 persen.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Bali, Anak Agung Ngurah Aditya Pradnyana Sunu, menilai kondisi ekspor saat ini hampir mirip dengan kondisi saat pandemi COVID-19. Menurutnya, kondisi saat ini disebabkan oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang disertai penutupan Selat Hormuz.
"Kalau saya boleh gambarkan situasi ekspor Indonesia, khususnya Bali saat ini persis 11-12 dengan kondisi pandemi kemarin," ujar Aditya saat dihubungi detikBali, Rabu (8/7/2026).
Menurut Aditya, konflik di kawasan Timur Tengah telah mengganggu rantai pasok energi dunia. Hal itu, dia berujar, berimbas pada naiknya biaya logistik dan biaya pokok ekspor.
"Kita tahu bahwa kondisi global, geopolitik yang diakibatkan dari perang Iran dan Amerika, menyebabkan supply chain energi menjadi sangat terbatas. Otomatis meningkatnya biaya energi hingga 30-40 persen," imbuhnya.
Aditya mengatakan dampak kondisi global tersebut dirasakan hampir seluruh negara. Namun, dia menilai sejumlah negara merespons lebih sigap dengan melakukan penghematan belanja negara dan membuat kebijakan krisis.
Sebaliknya, pemerintah Indonesia dinilai terlambat merespons kondisi global tersebut. Agung lantas menyinggung sikap pemerintah yang sempat memberi kesan situasi masih terkendali. Namun, ketika anggaran tak lagi mampu menahan tekanan, berbagai kebijakan seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pajak, dan suku bunga diterapkan secara bersamaan sehingga menyulitkan pelaku usaha.
"Hal-hal beginilah yang penuh kejutan. Ini mengakibatkan planning yang tidak terduga, kita terlambat membuat planning. Lebih baik harusnya dari awal apa adanya aja seperti negara lain, ya, agar kita bisa mengatur kompetisi dengan negara lain," imbuh Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Bali itu.
Menurut Aditya, situasi perlambatan ekspor saat ini seharusnya menjadi momentum pemerintah untuk memperbaiki ekosistem ekspor. Misalkan dengan menyederhanakan proses administrasi, mengevaluasi pos-pos birokrasi yang tidak diperlukan, serta membenahi persoalan dwelling time di sektor logistik.
"Semua pihak termasuk pengusaha dan pemerintah, mulai membenahi persoalan-persoalan mana yang perlu diselesaikan, yang menjadi masih persoalan PR-PR lama, terutama di ekosistem logistik," imbuhnya.
Ekspor Lesu Saat Dolar Kembali Menguat
Di sisi lain, Aditya juga menyoroti menguatnya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah belum memberikan keuntungan yang lebih bagi eksportir. Ia menyebut sebagian besar industri ekspor di Bali masih bergantung pada bahan baku impor yang dibeli menggunakan dolar AS.
Menurut Aditya, ketergantungan terhadap bahan baku impor terjadi di berbagai sektor. Industri garmen, misalnya, masih mengimpor benang, kancing, hingga kulit. Sementara itu, sektor manufaktur juga masih bergantung pada mesin dan perlengkapan produksi dari luar negeri.
Selain bahan baku, biaya logistik turut menjadi beban karena transaksi pengiriman internasional juga menggunakan dolar AS. "Dan impor itu kan belanjanya dolar, itu satu. Kedua biaya logistik ini kan juga. Kalau lewat udara dan sebagainya juga mereka pakai tolak ukurnya kan dolar," kata Aditya.
Aditya menjelaskan pelemahan rupiah memang memberikan keuntungan melalui selisih kurs karena pembayaran ekspor menggunakan dolar AS. Namun, keuntungan tersebut tidak mampu menutupi kenaikan biaya produksi dan logistik yang juga dibayar dengan mata uang dolar.
"Jadi antara keuntungan dari selisih kurs, yang akibat melemahnya rupiah terhadap dolar, dibandingkan dengan ongkos produksi yang dari bahan baku impor dan membayar juga ongkos logistik dengan currency dolar itu malah lebih defisit dibandingkan keuntungan selisih ekspor dolar tersebut terhadap nilai rupiah," jelasnya.
Kenaikan biaya produksi juga membuat kemampuan pelaku usaha membeli bahan baku menurun sehingga aktivitas produksi ikut melambat. Aditya menilai kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa industri ekspor Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui program hilirisasi.
"Tapi jangan nanggung karena hilirisasi itu harus didukung semua pihak lagi baik teknologi, alat, bahan baku, biaya modal, dan regulasi," pungkasnya.
(iws/iws)
