Pengiriman cacahan sampah organik ke lahan kosong milik Pemkab Badung di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Badung, mendapat reaksi keras dari masyarakat setempat. Sejumlah warga keberatan dan melakukan aksi blokade lantaran lokasi tersebut dijadikan sentra kompos alias tempat penampungan cacahan sampah organik bahan kompos.
Pantauan di lokasi, sebuah spanduk protes telah terpasang mencolok di pertigaan jalan menuju lokasi. Spanduk tersebut bertuliskan: "Ini Kawasan Desa Wisata, Bukan Tempat Pembuangan Sampah". Selain spanduk, warga juga memasang buis beton hingga tumpukan karung pasir di akses masuk kawasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Satu unit ekskavator yang sedianya disiagakan untuk meratakan dan menguruk tumpukan bahan organik tersebut kini tertahan dan tidak bisa masuk ke titik pengerjaan akibat akses yang diblokade warga. Hanya disisakan sedikit akses khusus motor untuk warga yang punya ladang di sekitar lahan bakal Taman Bung Karno itu.
"Kami keberatan karena sejak Minggu pekan lalu truk-truk sudah masuk mengirim sampah cacahan organik ke sini. Ada belasan kalau nggak salah. Masalahnya, belum ada sosialisasi atau informasi sama sekali ke warga sebelumnya," ujar salah seorang warga setempat saat ditemui di lokasi, Sabtu (11/4/2026).
Penolakan ini dipicu oleh kedatangan belasan truk sampah diduga dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang mulai membuang muatan sejak Minggu pekan lalu. Ada sekitar 10 sampai 15 truk yang sempat dipaksa putar balik, tapi aktivitas tersebut kembali berulang pada hari berikutnya.
Di sisi lain, berdasarkan informasi yang dihimpun, material yang dikirim tersebut diklaim tidak akan ditumpuk begitu saja hingga menimbulkan aroma tak sedap. Rencananya, bahan organik itu akan diratakan di lahan yang sebelumnya sudah dikeruk.
Setelah diratakan, material tersebut akan langsung diuruk kembali dengan tanah. Petugas juga menyebut akan dilakukan proses penyiraman secara berkala guna menekan potensi bau agar tidak menyebar ke lingkungan sekitar.
Meski begitu, kekhawatiran masyarakat belum sepenuhnya redam. Warga tetap merasa cemas karena lokasi penampungan ini bersinggungan langsung dengan kawasan suci di sekitarnya, terlebih statusnya sebagai desa wisata.
Bendesa Adat Penarungan, I Made Widiada, menyebut situasi di lapangan memanas karena warga merasa tidak dihargai oleh pihak terkait dan berharap ada komunikasi dan sosialisasi sebelum memutuskan lokasi tersebut digunakan.
"Hanya miskomunikasi kelihatannya ini, cuma di luar sudah seperti itu masyarakat karena belum ada sosialisasi. Masyarakat kan marah jadinya. Coba ada sosialisasi dari awal, mungkin beda jadinya. Kami juga bisa menyampaikan ke warga dan juga ke Pemda Badung," tutur Made Widiada.
Ia menilai, masyarakat atau warga adat Penarungan menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap tidak melakukan koordinasi formal maupun informal. Padahal, masyarakat selama ini berkomitmen menjaga kesucian lingkungan Penarungan sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Badung.
Merespons aksi protes tersebut, sejumlah perwakilan warga bersama desa adat, kepala desa dinas, pihak kepolisian, akan menggelar pertemuan untuk mencari titik temu. Made berharap ada solusi terbaik agar aspirasi warga terakomodasi dan penanganan darurat sampah tetap bisa berjalan.
"Ya kalau memang ada komunikasi yang bagus nanti, terus mudah-mudahan sosialisasinya juga bagus, masyarakat kami paham, Astungkara lah bisa. Yang terpenting warga kami ini diajak dialog dulu," pungkas Made.
(hsa/hsa)
