Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar dan Pemkab Bangli tak mencapai target. Walhasil, PAD dua kabupaten bertetangga ini tak sesuai dengan harapan.
Khusus untuk Pemkab Gianyar, realisasi PAD 2025 meleset sebanyak Rp 110,12 miliar. Jumlah PAD 2025 yang sebelumnya ditargetkan mencapai Rp 3,29 triliun hanya terealisasi sebanyak Rp 3,18 triliun.
"Realisasi pendapatan daerah memang lebih rendah Rp 110,12 miliar lebih dibandingkan target yang ditetapkan," kata Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra, dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahayastra mengatakan target realisasi pendapatan APBD Gianyar hanya 96,65%. Sebab, realisasi lain-lain PAD yang sah yang hanya mencapai 25,73%.
Meski meleset, Mahayastra masih optimis. Sebab, dibandingkan 2024, PAD 2025 meningkat sebesar Rp 205,72 miliar. Peningkatan didorong optimalisasi pendataan potensi wajib pajak baru. Begitu pula dengan komponen pendapatan lain dalam APBD Gianyar yang terealisasi 98,63 persen atau terealisasi Rp 1,99 triliun dari target sebesar Rp 2,02 triliun.
Kemudian, anggaran belanja sebesar Rp 4,26 triliun, terealisasi Rp 3,30 triliun atau 77,46%. Realisasi tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp 2,02 triliun, belanja modal Rp 881,52 miliar, belanja tak terduga Rp 7,61 miliar, dan belanja transfer Rp3 89,43 miliar atau mencapai 99,74% dari target.
Khusus untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp 1,16 triliun hanya terealisasi Rp 324,49 miliar atau 27,91%. Sementara pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp 175,58 miliar lebih atau 94,61% dari anggaran yang direncanakan.
"Dengan kondisi tersebut, nilai surplus defisit yang ditambah pembiayaan neto menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2025 sebesar Rp 23,87 miliar lebih," jelas Mahayastra.
Mahayastra mengatakan Pemkab Gianyar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Predikat itu diraih Pemkab Gianyar 12 kali berturut-turut.
"Penerapan standar akuntansi berbasis akrual menuntut kami untuk terus meningkatkan disiplin dan komitmen dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah," jelas Mahayastra.
Sementara untuk Pemkab Bangli, PAD 2025 yang ditargetkan mencapai Rp 1,318 triliun hanya terealisasi sebanyak Rp 1,243 triliun. Padahal, berbagai upaya telah dikerahkan Pemkab Bangli agar PAD dapat mencapai target.
"Tahun anggaran 2025 rencana pendapatan daerah ditetapkan Rp 1,318 triliun, tetapi terealisasi Rp 1,243 triliun hingga akhir 2025," kata Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Sedana Arta mengatakan Pemkab Bangli telah mengupayakan target pendapatan APBD 2025 terpenuhi. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain-lain yang sah, transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah didapat. Tak hanya itu, pendapatan APBD 2025 dari sektor pariwisata, pertanian, dan aset daerah, juga telah digenjot.
"Kami tidak hanya mengandalkan bantuan dari luar, tetapi juga berusaha mengoptimalkan potensi pariwisata, pertanian, dan aset daerah," kata Sedana Arta.
Meski pendapatan APBD 2025 hanya tercapai 93,6% dari target, belanja daerah Pemkab Bangli tergolong baik. Tidak ada pemborosan yang signifikan dalam realisasinya. "Dalam hal belanja, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menyentuh kebutuhan masyarakat," jelas Sedana Artha.
Belanja daerah Bangli pada tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 1,3 triliun. Realisasinya, hanya Rp 1,235 triliun saja. Belanja daerah mencakup sejumlah hal, yakni bidang pendidikan, belanja daerah digunakan untuk mendongkrak kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Kemudian, soal kesehatan, belanja daerah digunakan untuk perluasan akses layanan kesehatan, mutu puskesmas, stok obat, dan peralatan medis. Tentang infrastruktur, belanja daerah dihabiskan untuk membangun jalan, irigasi, dan fasilitas umum untuk menstimulus ekonomi masyarakat.
Sedangkan di bidang ekonomi, belanja daerah dihabiskan untuk mendukung ketahanan pangan, membantu para pelaku UMKM, dan perlindungan ke masyarakat rentan.
"Semua ini dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran," kata Sedana Arta.
Sisa hasil lebih perhitungan anggaran (silpa) sejak tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp 14,2 miliar. Sebesar Rp 1,8 miliar di antaranya berasal dari pembiayaan daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp 580 juta.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembayaran cicilan pokok utang, sebesar Rp 11,9 miliar. Pengeluaran juga dilakukan sebagai penyertaan modal ke sejumlah perusahaan daerah (BUMD), sebesar Rp 1 miliar.
"Hasil perhitungan hingga akhir tahun anggaran 2025, yakni Rp 10,4 miliar," jelas Sedana Artha.
(hsa/hsa)
