Sebanyak 7.349 anak di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), tercatat sebagai anak tidak sekolah (ATS) pada 2026. Mayoritas dari mereka belum pernah mengenyam pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lombok Barat, Lalu Najamuddin, memerinci sebanyak 7.349 ATS itu terdiri dari 3.799 anak belum pernah sekolah, 1.799 anak putus sekolah, dan 1.738 anak telah lulus, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Najamuddin mengungkapkan Kecamatan Sekotong menjadi wilayah dengan jumlah ATS terbanyak, yakni 1.159 anak. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Narmada dengan 1.033 anak dan Kecamatan Gunungsari sebanyak 796 anak.
Namun, Disdikbud Lombok Barat masih perlu memastikan keakuratan data. Upaya itu dilakukan dengan membentuk kelompok kerja (pokja) di setiap wilayah untuk memverifikasi dan validasi (verval) data.
"Saya suruh verval dahulu data itu. Semua by name by addres," ujar Najamuddin, Kamis (2/7/2026).
Jumlah ATS yang tinggi di Lombok Barat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, pernikahan dini hingga persoalan keluarga dan kesehatan mental. "Bisa karena broken home juga, ada orang tuanya pergi ke luar negeri kerja terus dititip di neneknya," terang Najamuddin.
Disdikbud, kata Najamuddin, telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku sekolah. Anak dari keluarga kurang mampu akan diusulkan menerima beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sedangkan dari keluarga miskin ekstrem akan dimasukkan ke Sekolah Rakyat.
"Nanti dilihat apa faktornya. Kalau kurang mampu, ada beasiswa dari Badan Zakat Nasional (Baznas). Kalau memang dia miskin ekstrem, nanti kami koordinasi dengan dinsos untuk dimasukkan ke SR ," papar Najamuddin.
Selain itu, Disdikbud Lombok Barat juga menyiapkan program Satu Guru Satu ATS. Melalui program tersebut, setiap guru akan mendampingi satu anak tidak sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan.
"Ada program di Lombok Barat ini, satu guru satu ATS. Guru kan sekitar 6 ribuan. Tidak mesti harus mengeluarkan biaya, tetapi dalam bentuk bimbingan," jelasnya.
Dengan berbagai skema tersebut, Pemkab Lombok Barat menargetkan permasalahan ATS tuntas sampai akhir 2026.
(hsa/hsa)
