Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal berupaya mencari strategi jitu untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Saat ini, Pemprov NTB memiliki tiga BUMD sektor finansial (Bank NTBS, BPR NTB, dan Jamkrida) serta 1 BUMD non-finansial yaitu PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang memiliki sejumlah anak perusahaan dan unit bisnis.
"Kecuali Jamkrida, seluruhnya dalam kondisi tidak sehat," tutur Iqbal dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).
Iqbal membeberkan Bank NTBS dan BPR NTB memiliki non-performing loan (NPL) faktual di atas 12 persen dan mengalami kerugian lebih dari Rp 200 miliar pada 2025. Sementara GNE mengalami kerugian hampir Rp 30 miliar yang seluruhnya disumbangkan oleh anak-anak usaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah melakukan pembenahan total selama tahun pertama, saat ini seluruh BUMN sudah sehat dan sudah mencetak keuntungan lebih besar dari sebelumnya," imbuh Iqbal.
Iqbal mengungkapkan dirinya berusaha melakukan pembenahan agar BUMD yang dia sebut sakit itu menjadi sehat. Termasuk dengan pembenahan tata kelola bisnis, mengubah strategi bisnis, mengganti seluruh manajemen dengan orang-orang profesional, merombak struktur kelembagaan, hingga mempercepat penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga.
Menurut Iqbal, setelah melakukan pembenahan selama satu tahun, perusahaan-perusahaan tersebut telah kembali ke kondisi bisnis normal. Pada tahun kedua, Iqbal berujar, prioritasnya adalah mengonsolidasikan seluruh BUMD dengan strategi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
"BUMD tidak hanya menjalankan fungsi komersial tapi harus menjadi katalisator pembangunan," kata Iqbal.
Upaya pertama adalah konsolidasi BUMD sektor finansial menjadi anak perusahaan Bank NTBS yang akan menjadi holding bagi BUMD sektor finansial. Melalui penggabungan ini, dia berharap tidak ada benturan kepentingan bisnis antarperusahaan, sinkronisasi strategi bisnis, dan terjadi sharing serta cross-utilization kapasitas teknis yang dimiliki.
"Sehingga masing-masing perusahaan akan menjadi lebih cost-efficience dan kompetitif. Contoh, pembentukan direktorat IT di Bank NTBS dan investasi infrastruktur IT yang nantinya dapat digunakan bersamaan untuk mengawal transformasi digital di seluruh BUMD sektor finansial," ujar mantan Duta Besar RI untuk Turki itu.
Kedua, Pemprov NTB juga membentuk holding non-finansial PT NTB Kapital Bangkit dengan trademark NTB Kapital. Perusahaan ini akan bertindak sebagai holding yang mengonsolidasikan seluruh bisnis non-finansial.
NTB Kapital memiliki dua lini bisnis utama, yaitu asset management dan perusahaan investasi. Perusahaan ini akan mendapatkan hak pengelolaan seluruh aset strategis Pemprov NTB dan melakukan kapitalisasi atas aset tersebut.
"Perusahaan ini juga akan membentuk usaha-usaha joint venture dengan investor berkualitas di bidang-bidang yang menjadi prioritas Pemprov antara lain lingkungan, pertambangan, energi terbarukan, kawasan industri, infrastruktur dan jasa digital, ketahanan pangan, transportasi, dan pariwisata," sambung Iqbal.
Iqbal mengungkapkan perusahaan tersebut dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda). Salah satu tujuan strategis pembentukan holding ini adalah untuk memberikan asuransi kepada investor yang akan menanamkan modalnya di NTB.
"Karena itu, perusahaan ini didesain untuk hanya memegang saham minoritas, termasuk memegang golden share," kata Iqbal.
"Sementara saham mayoritas akan dipegang oleh investor yang sudah memiliki pengalaman panjang di bidang bisnis yang digarap, memiliki rekam jejak bisnis yang baik serta memiliki kecukupan modal," pungkas pria kelahiran Praya, Lombok Tengah, itu.
(iws/iws)
