Sebanyak 95 ribu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Lombok Barat berstatus nonaktif. Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) Lombok Barat, Arief Suryawirawan mengatakan data tersebut merupakan akumulasi dari penonaktifan sejak beberapa bulan terakhir.
"Setiap bulan ada penonaktifan," kata Arief, Senin (6/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arief mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab penonaktifan puluhan ribu kepesertaan BPJS PBI tersebut. Menurutnya, penentuan status kepesertaan merupakan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan hasil pemutakhiran data.
Ia menduga penonaktifan dipengaruhi sejumlah faktor. Seperti penerima manfaat yang terindikasi terlibat judi online (judol) maupun perubahan status kesejahteraan atau desil dalam Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kalau yang pastinya itu BPS yang tau penyebabnya. Tapi biasanya dia terindikasi judol. Termasuk perubahan desil juga," ujarnya.
Meski demikian, Arief mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan penonaktifan tersebut. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat tetap menjamin pelayanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC) hingga kepesertaan BPJS PBI kembali aktif.
Ia mengimbau masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan untuk segera mengajukan reaktivasi melalui pemerintah desa atau langsung ke Dinsos PPA Lombok Barat.
"Nanti tinggal diajukan untuk direaktivasi lagi. Proses reaktivasinya bisa ke dinas sosial, bisa melalui operator desa," pungkas Arief.
(nor/nor)
