Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menyiapkan mitigasi penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Tak hanya kesiapan teknis, pemerintah juga berfokus pada keselamatan jemaah mengingat kondisi eskalasi di Timur Tengah akibat perang Israel-Amerika Serikat Vs Iran.
"Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama bagi kami. Mengingat kondisi eskalasi di Timur Tengah, kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi yang komprehensif untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang," ungkap Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Puji Raharjo dalam keterangannya di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah ketika menerima kunjungan kerja pengawasan Komite III Dewan Perwakilan Daerah RI, dikutip Selasa (31/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui paparannya itu, Puji menegaskan Kemenhaj telah menyusun berbagai langkah untuk menghadapi situasi di geopolitik di kawasan. Selain keamanan, ia juga menuturkan pemerintah kini tengah mematangkan skema Tanazul atau pemulangan lebih awal/penundaan serta Murur yang tak lain melintas di Muzdalifah demi kelancaran arus jemaah.
Adapun terkait kewajiiban pembayaran Dam atau denda/sembelihan, Puji menekankan prinsip kemudahan serta kebebasan bagi jemaah.
"Kami sedang mematangkan mekanisme pembayaran Dam, baik yang dilakukan di Tanah Suci maupun di Tanah Air. Pemerintah memberikan kebebasan kepada jemaah sesuai keyakinan masing-masing. Kami hanya memfasilitasi dan memberikan kemudahan agar jemaah bisa melaksanakannya sesuai pilihan mereka," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Zakaria Anshori memastikan tim di lapangan bekerja dengan intensfit. Kesiapan transportasi, hotel, dapur katering, serta layanan kesehatan terus dimatangkan sebelum kedatangan kloter pertama di Tanah Suci.
Berkaitan dengan itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI Dailami Firdaus mengapresiasi langkah strategis pemerintah. Meski begitu, dia mengingatkan aspek pengawasan jangan sampai longgar di titik krusial.
"Kami mendukung penuh langkah pemerintah, namun pengawasan di lapangan terutama pada kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah harus tetap dijaga ketat," tegasnya.
(aeb/erd)
Komentar Terbanyak
37 Organisasi Tolak Desakan MUI Soal Pidana Pelaku dan Kampanye LGBT
Liga Muslim Dunia Kecam Serangan Pemukim Israel terhadap Warga Palestina
Dukung MBG, Muhammadiyah Dorong Penguatan Tata Kelola