Sebuah pemandangan tak biasa terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Kualitas hotel untuk jemaah haji reguler asal Indonesia tahun ini dilaporkan meningkat drastis, bahkan sampai memicu kecemburuan dari jemaah haji khusus (plus).
Fakta menarik ini dibeberkan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Lapangan Makodau I, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (4/7/2026).
"Secara hotel penyelenggaraan ibadah haji, belum ada seperti penyelenggaraan tahun ini di masa-masa lalu. Ada kecemburuan Pak dari haji khusus, karena jemaah reguler menempati kelas hotel di atas jemaah haji khusus," ujar Marwan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marwan mengungkapkan, fenomena unik ini terjadi di Madinah. Jemaah haji reguler Indonesia berhasil menempati hotel-hotel premium yang berada di wilayah Ring 1 atau area terdekat dengan Masjid Nabawi.
Saking mewahnya fasilitas yang didapat jemaah reguler, jemaah haji khusus bahkan sempat melayangkan protes karena merasa tersaingi.
"Itu di Madinah Pak, Ring 1-nya itu jemaah reguler. Protes itu jemaah haji (khusus), 'Kami bagaimana ini?' Maka karena itu, tepuk tangan untuk kita semua," kelakar Marwan mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan Umrah.
Meski fasilitas hotel di Madinah banjir pujian, Marwan mengingatkan tantangan berat masih membayangi di wilayah Mina. Berbeda dengan kapasitas hotel yang bisa di-upgrade, area Mina tidak pernah bertambah luas karena secara geografis hanya berupa satu cekungan.
Di sisi lain, kuota jemaah terus bertambah setiap tahunnya, yang memicu potensi kepadatan ekstrem di tenda-tenda Mina.
"Tantangan yang berat bagi kita, Mina itu tidak pernah bertambah, hanya satu cekungan. Berharap bertambah kuota, tapi area tidak pernah bertambah. Tapi kita butuh bagaimana menjawab tantangan itu," jelasnya.
Untuk mengantisipasi masalah kepadatan di Mina, pemerintah sebenarnya sudah menerapkan skema tanazul-yakni pengembalian jemaah yang mampu ke hotel akomodasi masing-masing di Makkah lebih awal, tanpa harus mabit penuh di Mina.
Komisi VIII mendorong agar skema tanazul ini dirumuskan lebih matang untuk memetakan seberapa banyak jemaah yang bisa diakomodasi. Langkah ini dinilai krusial agar persoalan fasilitas di Mina tidak terus-menerus menjadi rapor merah setiap tahunnya.
"Ini penting buat kita, karena kita tidak mau setiap tahun berita persoalan Mina tidak pernah bisa diselesaikan. Ini tantangan ini yang perlu kita jawab," tegas Marwan.
(hnh/kri)
Komentar Terbanyak
Kemenag Tanggapi Hoaks Bolehkan Korupsi Asal Sesuai Syariat
MUI Minta Koruptor Dihukum Mati, Jangan Berlindung di Balik HAM
1.000 Hari Genosida Israel di Gaza: 1.047 Masjid Hancur, 312 Imam Tewas