Masyarakat Indonesia tampaknya harus bersiap menghadapi potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 1448 H/2027 M mendatang. Kenaikan ini dinilai sulit dihindari akibat adanya lonjakan harga dan kebijakan pajak baru di Arab Saudi.
Meski begitu, Komisi VIII DPR RI menegaskan akan berjuang agar ongkos haji tahun depan tidak mencekik kantong jemaah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Lapangan Makodau I, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (4/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada hal yang tidak bisa kita hindari. Harga-harga pajak di Saudi. Kemungkinan besar angka biaya penyelenggaraan ibadah haji akan naik," ujar Marwan di hadapan jajaran Kementerian Haji.
Marwan menyadari betul bahwa isu kenaikan biaya haji selalu menjadi hal yang sensitif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Komisi VIII bersama Kementerian Haji berkomitmen untuk mengkaji ulang seluruh komponen biaya guna mencari celah efisiensi.
Ia menyebut, jika mengacu pada kalkulasi kasar kebutuhan riil di lapangan saat ini, kenaikan tarif memang sangat rasional terjadi. Namun, DPR akan berupaya menekan angka tersebut saat pembahasan di Panitia Kerja (Panja).
"Bagaimana kita menjawab ini terhadap masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan bahkan kepada Bapak Presiden. Komisi VIII bersama Kementerian Haji (Kemenhaj) akan mengkaji berbagai hal. Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kita selesaikan kewajiban penyelenggaraan ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik," urai Marwan.
"Tapi begitu nanti dibahas di Panja Komisi VIII, bila masih bisa dipertahankan, mestinya kita mendapat penghargaan dari masyarakat Indonesia. Karena itu mari kita rumuskan mana saja yang bisa kita turunkan," sambungnya optimis.
Untuk merealisasikan misi mempertahankan tarif haji tersebut, Marwan membeberkan dua komponen utama yang menjadi bidikan evaluasi ketat, yakni sektor penerbangan dan akomodasi hotel di Arab Saudi.
Terkait maskapai penerbangan, DPR sebenarnya menaruh harapan besar pada maskapai pelat merah, Garuda Indonesia. Namun, Marwan mengakui ada regulasi ketat yang membuat opsi tersebut harus berbagi dengan pihak lain.
"Pertama, mengenai penerbangan. Tentu kita tidak bisa ikut, itu adalah bagian dari penerbangan. Bisa juga dari, ya kita berharap Garuda sebetulnya. Tapi karena ketentuannya harus berbagi dengan pihak lain, ya kita mengikuti," jelas Marwan.
Selain tiket pesawat, sektor kedua yang akan disisir ulang secara mendalam adalah biaya sewa hotel bagi jemaah selama berada di Tanah Suci. Melalui efisiensi di dua sektor besar ini, diharapkan angka kenaikan biaya haji 2027 bisa diredam serendah mungkin.
(hnh/kri)
Komentar Terbanyak
Kemenag Tanggapi Hoaks Bolehkan Korupsi Asal Sesuai Syariat
MUI Minta Koruptor Dihukum Mati, Jangan Berlindung di Balik HAM
1.000 Hari Genosida Israel di Gaza: 1.047 Masjid Hancur, 312 Imam Tewas