Tim Damkar Bantul Andalkan Motor Siasati Naiknya Harga BBM Nonsubsidi

Bantul -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul menyebut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi berdampak pada operasional layanan khususnya pemadam kebakaran (damkar.) Untuk itu, layanan damkar di luar pemadaman api saat ini tidak menggunakan mobil melainkan motor.

Sekretaris BPBD Bantul, Ribut Bimo Haryo Tejo mengatakan BPBD khususnya damkar masih melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pelayanan tersebut bersifat terbatas karena terkendala operasional.

"Masih kita layani tapi kita pakai roda dua untuk layanan selain pemadaman. Jadi nanti petugas pakai motor KLX untuk datang ke lokasi, seperti evakuasi tawon vespa atau ular," katanya kepada wartawan di Bantul, Senin (27/4/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ribut, penyesuaian operasional tersebut dilakukan karena naiknya harga BBM non subsidi jenis Dexlite menjadi sekitar Rp 23 ribu/liter. Selain itu, setelah melakukan simulasi penggunaan mobil damkar ternyata terlalu banyak pengeluaran untuk operasional.

"Karena kita simulasikan kemarin, pemadam yang besar 1 liter dexlite bisa untuk 3-4 kilometer. Jadi kami lebih pilih pakai motor dulu, kecuali kalau ada kebakaran baru mobil damkar keluar," ujarnya.

Terlebih, Ribut menyebut jika damkar menggunakan armada besar di semua layanan masyarakat akan berdampak pada membengkaknya anggaran. Bahkan, Ribut mengaku jika hal itu terus berlangsung, BPBD kehabisan biaya operasional bulan depan.

"Karena kalau semua kita layani pertengahan bulan Mei (2026) kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.

Oleh sebab itu, Ribut mengaku saat ini mobil operasional untuk pejabat BPBD tidak beroperasi. Semua itu agar anggaran operasional untuk BBM mobil dinas pejabat bisa dipergunakan oleh damkar.

"Mobil operasional pejabat kita off-kan semua, salah satunya Hilux saya. Kenapa? Yang penting pelayanan masyarakat tetap berjalan karena masih banyak yang membutuhkan layanan," katanya.

Selain itu, Ribut mengatakan saat ini BPBD tengah mengajukan tambahan anggaran agar operasional BBM menyesuaikan harga saat ini. Tidak hanya itu, Ribut juga meminta forum pengurangan risiko bencana (FPRB) di masing-masing kalurahan agar lebih aktif.

"Saat ini kami berusaha mengajukan perubahan anggaran untuk operasional, karena permintaan masyarakat cukup besar akan layanan dari kami. Kami juga berharap FPRB lebih aktif di Kalurahan masing-masing, bukan gimana-gimana tapi ya karena anggaran kami terbatas," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amrudin menyebut jika telah menerapkan skala prioritas pelayanan sejak pekan lalu. Semua itu karena terdampak naiknya harga BBM non subsidi.

"Mulai sepekan ini kita mulai efisiensi itu. Jadi kalau layanan masyarakat bisa kita jangkau dengan motor, misal evakuasi biawak, ular, cincin, masuk ke sumur, tawon vespa tanpa tangga tinggi teman-teman ready pakai motor," ujarnya.

"Tapi kalau tidak memungkinkan pakai motor ya tetap pakai mobil, tapi prioritasnya tetap pakai motor," lanjut Mujahid.

Pasalnya, BPBD memiliki tujuh pos damkar yang tersebar di seluruh Kabupaten Bantul. Di sisi lain, jatah BBM untuk satu armada damkar hanya 4 liter.

"Kami punya tujuh pos, dan satu pos jatahnya 4 liter untuk satu armada. Nah, satu liter itu hanya bisa sampai 3-4 kilometer, karena itu kami maksimalkan penggunaan motor," ucapnya.

Mujahid juga mengungkapkan, saat ini pejabat BPBD memilih mengandangkan mobil dinasnya. Mengingat anggaran operasional mobil dinas bisa dialihkan untuk operasional petugas di lapangan.

"Saya, pak Sekretaris dan Kabid sekarang pakai motor kalau kantor, mobil dinasnya dikandangkan. Semua itu biar napas operasional teman-teman di lapangan bisa lebih panjang, karena masyarakat masih membutuhkan layanan kami," katanya.