Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) memasuki fase yang serius. Pemerintah daerah pun memperkuat langkah penanganan, termasuk menetapkan status tanggap darurat di wilayah yang dinilai membutuhkan penanganan lebih intensif.
Hingga saat ini, ada dua daerah di Kalteng yang menetapkan status tanggap darurat karhutla, yakni Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Ahmad Toyib mengatakan, penetapan status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menjalankan mekanisme penanganan sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk anggaran karhutla masih dalam pembahasan oleh tim anggaran. Penggunaan dana APBD disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," kata Toyib, Minggu (9/8/2026).
Ia mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan total anggaran APBD yang telah terserap untuk penanganan karhutla. Proses administrasi dan pencatatan keuangan masih berlangsung, terlebih penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah, Pemprov Kalteng, hingga pemerintah pusat.
"Belum bisa kami perhitungkan secara total karena masih masuk dalam administrasi keuangan. Penanganan juga dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," jelasnya.
Toyib menegaskan, status tanggap darurat tidak otomatis membuat anggaran bertambah. Namun, status tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menggunakan mekanisme belanja penanganan bencana sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Sekedar diketahui untuk Kota Palangka Raya, status tanggap darurat berlaku hingga 10 Agustus 2026. Sementara Kotim menetapkan status tanggap darurat selama 30 hari.
Tiga Helikopter Water Bombing Siaga
Di tengah meningkatnya ancaman karhutla, pemerintah pusat turut memperkuat operasi pemadaman di Kalteng. BNPB saat ini memberikan dukungan tiga unit helikopter water bombing untuk membantu menangani kebakaran dari udara.
Tak hanya helikopter, BNPB juga mendukung patroli udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Kalteng.
"Heli water bombing saat ini ada tiga unit dari BNPB. Begitu juga patroli udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), kontraknya memang dengan BNPB. Daerah tinggal memanfaatkan, pembiayaannya dari BNPB," ungkap Toyib.
Dukungan udara tersebut menjadi penting karena sebagian titik kebakaran berada di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dengan water bombing, petugas memiliki alternatif untuk menjangkau dan menekan api dari udara.
Di lain sisi, Toyib mengingatkan masyarakat agar tidak lengah menghadapi musim kemarau. Kondisi lahan yang kering membuat api jauh lebih mudah menjalar.
"Cuaca sangat mempengaruhi. Api kecil, baik disengaja maupun tidak disengaja, bisa cepat menjadi kebakaran besar ketika kondisi lahan kering," tegasnya.
Masyarakat diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembakaran lahan secara terbuka. Pemerintah menilai pencegahan menjadi langkah paling efektif sebelum api berkembang dan membutuhkan sumber daya lebih besar untuk dipadamkan.
Toyib juga meluruskan informasi mengenai hujan yang mengguyur Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, hujan tersebut masih merupakan fenomena alam dan bukan hasil dari Operasi Modifikasi Cuaca.
"Untuk Palangka Raya, hujan yang terjadi masih alami, belum karena modifikasi cuaca," pungkasnya.
