Penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam beberapa tahun terakhir tak lepas dari peran HM Nursiah. Sebagai Wakil Bupati sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Lombok Tengah, ia menjadi salah satu figur yang mengawal berbagai upaya pengentasan kemiskinan di daerah berjuluk Gumi Tatas Tuhu Trasna (Tastura) itu.
Pada 2025, angka kemiskinan di Lombok Tengah berhasil diturunkan ke angka 1,39 persen atau berkurang sekitar 13.000 jiwa. Memasuki 2026, jumlah penduduk miskin ekstrem di daerah itu tersisa 0,72 persen atau sekitar 8.000 jiwa dari total 1,1 juta jiwa penduduk.
Bagi Nursiah, penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dilakukan melalui bantuan yang bersifat sementara. Birokrat senior yang pernah menduduki berbagai jabatan karier di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah itu menilai pendekatan yang terarah dan berbasis data menjadi kunci agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua TKPKD Lombok Tengah, Nursiah memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, hingga memperluas jangkauan intervensi melalui APBD maupun dukungan dari Baznas dan program tanggung jawab sosial perusahaan.
"Karena kita tidak bisa bekerja secara maksimal kalau data kita masih amburadul. Makanya kami atas arahan Pak Bupati selalu menekankan itu. Agar kami tau apa yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya," katanya kepada detikBali di Pendopo Wakil Bupati Lombok Tengah, Rabu (24/6/2026).
Bersama Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Nursiah berkomitmen membangun Tastura menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera. Secara persentase, angka kemiskinan ekstrem di Lombok Tengah termasuk yang terendah di NTB.
Meski demikian, jumlah penduduk yang besar membuat angka kemiskinan ekstrem secara absolut masih tergolong tinggi. Kondisi itu menjadi perhatian utama Nursiah dalam mengejar target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2029.
"Pengentasan kemiskinan ini tak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja. Ini butuh kolaborasi dari semua pihak," imbuhnya.
Komitmen itu diwujudkan dengan membangun komunikasi bersama berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan APBD. Salah satu hasilnya ialah bantuan ratusan rumah layak huni bagi masyarakat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui aspirasi Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati.
"Alhamdulillah, hasilnya saat ini kami sudah mendapatkan ratusan bangunan baru dari Program BSPS melalui aspirasi Ibu Sari Yuliati," katanya.
Menurut Nursiah, kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen. Dunia usaha didorong lebih berpihak kepada tenaga kerja lokal, kampus diharapkan hadir melalui riset dan solusi sosial, perbankan memperluas akses pembiayaan, sementara organisasi kepemudaan dan komunitas sosial dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
"Seperti yang sering saya sampaikan di setiap kegiatan. Kerja-kerja seperti ini tak bisa hanya dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati saja. Tetapi seluruh pihak harus berkolaborasi untuk menangani ini," tegasnya.
Ia juga menilai orientasi kebijakan pemerintah daerah perlu terus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pengentasan kemiskinan, menurutnya, tidak cukup dilakukan melalui pendekatan seremonial atau bantuan sesaat, melainkan membutuhkan keberpihakan kebijakan dan dukungan anggaran yang nyata.
Karena itu, APBD Lombok Tengah dinilai perlu semakin difokuskan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin, seperti pertanian, UMKM, pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, dan penguatan ekonomi desa.
"Kedepan termasuk tahun depan dalam penganggaran tentu kita lebih membangun komitmen sektoral OPD dalam mendesain program kegiatan. Kemudian, pengembangan juga, koordinasi dengan stek holder yang lain, BUMN, BUMD dan Perbankan dan mengarah menjadi komitmen juga yang diperkuat dengan Perbub," bebernya.
Beasiswa Kedokteran untuk Anak Kurang Mampu
Selain fokus pada pengentasan kemiskinan, Pemkab Lombok Tengah juga menjalankan program beasiswa khusus bagi anak-anak penghafal Al-Qur'an atau tahfiz 30 juz, anak yatim, dan anak dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran.
Program yang menjadi inisiatif Pathul-Nursiah itu telah berjalan sejak periode pertama kepemimpinan mereka melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri, seperti Universitas Mataram dan UPN Veteran Jakarta.
"Ini adalah program prioritas kami bersama Pak Bupati sejak priode pertama. Dan Alhamdulillah, para mahasiswa ini saat ini telah menjalani pendidikan tingkat akhir," katanya.
Tekan Stunting Lewat Program Inovatif
Nursiah menilai persoalan kemiskinan memiliki dampak yang luas terhadap berbagai masalah sosial, termasuk stunting dan pernikahan dini. Karena itu, isu tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
"Ini seperti berkelindan. Kemiskinan menyebabkan pernikahan dini, dan pernikahan dini melahirkan stunting. Meskipun tak sepenuhnya sama tapi hampir banyak kasus yang ditemui seperti ini," imbuhnya.
Saat ini angka stunting di Lombok Tengah tercatat 9,31 persen, lebih rendah dibandingkan sejumlah daerah lain. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut terus menurun setiap tahun.
"Semoga dalam tahun depan bisa mengarah ke 8 atau 7 persen. Karena kita juga cukup konsen menurunkan angka ini dengan membuat program program inovatif. Salah satunya adalah program Lempot Stunting, yang dirancang untuk meningkatkan asupan gizi sekaligus memperkuat ekonomi keluarga yang memiliki anak stunting maupun berisiko stunting," bebernya.
Melalui program tersebut, keluarga sasaran di 40 desa zona merah menerima bantuan ayam petelur lengkap dengan kandang dan pakan. Program itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan protein hewani anak secara berkelanjutan sekaligus menambah penghasilan keluarga dari hasil penjualan telur.
"Sabtu ini juga kita akan turun melakukan evaluasi penempatan program 100 kandang ayam untuk masyarakat stanting di sejumlah desa yang ada di Lombok Tengah yang menjadi sasaran. Saat ini lebih dari 150 kandang sudah tersalurkan di sejumlah desa," katanya.
Menurut Nursiah, pendanaan Program Lempot Stunting tidak hanya berasal dari APBD, tetapi juga hasil kolaborasi dengan BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang beroperasi di Lombok Tengah.
"Kami juga akan meminta Dinas Perizinan untuk meminta para investor untuk ikut serta dalam program ini agar penanganan stunting bisa dilakukan secara maksimal," tegasnya.
Sebagai penutup, Nursiah menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga memberikan insentif rutin bagi kader posyandu di tingkat dusun. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pengawasan serta pendataan ibu hamil dan balita di masing-masing wilayah.
"Selain itu, kader Posyandu juga kami berikan insentif secara rutin yang disalurkan melalui Desa masing-masing. Itu sudah berjalan dari dulu sejak priode pertama kami dengan Pak Bupati," pungkasnya.
(dpw/dpw)
