Amerika Serikat (AS) dan Iran dikabarkan mencapai kesepakatan awal yang membuka jalan bagi dibukanya kembali Selat Hormuz usai perang. Namun, di tengah kabar itu, Teheran menegaskan belum ada jaminan perjanjian bakal diteken dalam waktu dekat.
Dirangkum BeritaKlik, Senin (25/5/2026), laporan New York Times (NYT) yang dilansir Anadolu Agency menyebut kesepakatan itu turut mencakup komitmen Iran memusnahkan uranium yang diperkaya tinggi.
Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya mengatakan kesepakatan tersebut belum ditandatangani dan masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden AS Donald Trump serta pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pejabat AS itu menyebut proses finalisasi bisa memakan waktu beberapa hari. Dia juga menegaskan metode pemusnahan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran masih dinegosiasikan.
Menurut pejabat AS yang dikutip NYT, kesepakatan yang diusulkan belum menyentuh isu pasokan rudal Iran maupun moratorium pengayaan uranium. Masalah itu disebut akan dibahas dalam pembicaraan lanjutan.
Laporan Fox News juga menyebut pejabat Washington mengindikasikan AS bisa mempertimbangkan 'akomodasi yang signifikan' berupa pelonggaran sanksi jika Iran setuju memberikan konsesi serupa soal stok uranium yang diperkaya tinggi.
"Rencana kami adalah menangani seluruh pasokan material yang diperkaya milik mereka," kata pejabat Washington tersebut.
Dia menyebut Washington melihat Iran menunjukkan 'akomodasi yang serius' yang belum pernah muncul dalam negosiasi sebelumnya. Pejabat AS yang dikutip NYT juga menepis wacana mekanisme 'tarif tol' di Selat Hormuz dan menyebut skema itu tidak dapat diterima serta belum pernah diusulkan kedua pihak.
CBS News, yang mengutip pejabat Washington, melaporkan pemerintah AS memandang kesepakatan itu lebih kuat dibanding kesepakatan nuklir 2015 pada era mantan Presiden Barack Obama. Dalam draf terbaru, AS akan mencabut blokade terhadap kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran.
Pejabat Washington itu mengatakan Komando Pusat AS (CENTCOM) dan mitra-mitra Teluk akan berkoordinasi untuk memastikan jalur aman di Selat Hormuz. Wakil Presiden AS JD Vance, Utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, serta penasihat dan menantu Trump, Jared Kushner, juga disebut terlibat dalam pembicaraan tersebut.
Washington juga disebut berupaya melibatkan seluruh sekutu regional dalam proses itu. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih. Otoritas Iran juga belum memberi tanggapan resmi.
Draf Kesepakatan: Hormuz Dibuka, Sanksi Dilonggarkan
Laporan Axios menyebut draf kesepakatan AS dan Iran berisi perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari serta pembukaan kembali Selat Hormuz. Jalur strategis itu telah ditutup Teheran sejak perang berkecamuk pada akhir Februari.
Dalam nota kesepahaman, Iran akan membersihkan ranjau di Selat Hormuz dan mengizinkan kapal-kapal melintas tanpa pungutan tol. Sebagai imbalannya, AS akan mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran dan memberi pengecualian sanksi terbatas yang memungkinkan Teheran menjual minyak secara bebas selama 60 hari.
Seorang pejabat AS menyebut skema itu sebagai 'bantuan berdasarkan kinerja'. Dia menegaskan bantuan ekonomi akan diberikan setelah ada langkah konkret, bukan di muka. Draf itu juga memuat komitmen Iran untuk tidak mengupayakan senjata nuklir, menegosiasikan penangguhan pengayaan uranium, serta memusnahkan stok uranium yang diperkaya tinggi.
Axios juga melaporkan pelonggaran sanksi yang lebih luas atau pencairan dana Iran baru akan dibahas selama masa gencatan senjata dan hanya diterapkan jika kesepakatan akhir telah diverifikasi.
Selama perpanjangan gencatan senjata 60 hari, pasukan AS di kawasan tetap berada di posisinya dan hanya ditarik jika kesepakatan final tercapai. Kesepakatan itu juga disebut berkaitan dengan upaya mengakhiri perang Israel dan Hizbullah di Lebanon.
Pejabat AS yang dikutip Axios menyebut Israel tetap diizinkan bertindak jika Hizbullah mencoba mempersenjatai diri kembali atau melanjutkan serangan. Beberapa pemimpin Arab dan Muslim, termasuk dari Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, Pakistan, dan Uni Emirat Arab, juga mendukung upaya diplomatik tersebut. Pakistan disebut memainkan peran mediasi sentral.
Iran Akui Ada Kemajuan
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan pemerintahannya tidak akan mengambil keputusan tanpa persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei. Hal itu disampaikan Pezeshkian, seperti dilansir Press TV, Senin (25/5/2026), saat Iran dan AS menjalani perundingan tidak langsung yang dimediasi Pakistan.
"Tidak ada keputusan di Republik Islam Iran yang akan diambil di luar kerangka Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) dan tanpa koordinasi serta izin dari pemimpin (tertinggi)," ujar Pezeshkian saat berbicara dalam pertemuan dengan kepala dan manajer Lembaga Penyiaran Republik Islam Iran (IRIB).
"Ketika sebuah keputusan diambil di bidang diplomasi, semua institusi, platform, dan gerakan harus mendukungnya sehingga suara yang tunggal dan koheren dapat disampaikan kepada dunia dari Republik Islam," ucapnya.
Pezeshkian menyebut salah satu tujuan utama musuh Iran selama perang ialah membungkam suara kebenaran. Dia juga menyinggung sentimen anti-Iran yang disebutnya berharap AS dan rezim Zionis Israel menghancurkan serta memecah-belah Iran.
"Jika kita semua bergerak bersama dalam kerangka (yang ditentukan oleh) pedoman Pemimpin (Tertinggi) dan menjaga solidaritas nasional, musuh tidak akan pernah mencapai tujuan mereka terhadap negara kita," ujarnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, membenarkan sebagian besar isu yang dibahas dengan AS sudah mencapai kesimpulan. Namun, dia menegaskan belum ada kepastian kesepakatan akan diteken dalam waktu dekat.
"Memang benar bahwa kami telah mencapai kesimpulan pada sebagian besar isu yang sedang dibahas," kata Baghaei dalam konferensi pers mingguan di Teheran pada Senin (25/5) waktu setempat.
"Tetapi untuk mengatakan bahwa ini berarti penandatanganan perjanjian sudah dekat -- tidak ada yang dapat menyampaikan klaim semacam itu," tegasnya, menuduh Washington mengubah posisinya.
Baghaei juga menyebut Iran akan tetap mengelola lalu lintas maritim di Selat Hormuz dengan mengenakan biaya layanan. Namun, dia menegaskan hal itu bukan berarti Teheran 'berupaya memungut tarif tol'.
Dia mengatakan layanan itu mencakup navigasi dan langkah perlindungan lingkungan di Selat Hormuz, Teluk Arab, serta Laut Oman, yang membutuhkan pengumpulan biaya tertentu.
(dpw/dpw)
