Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, besaran insentif tidak lagi diberikan secara seragam sebesar Rp 6 juta per hari kepada seluruh SPPG.
Dilansir detikFinance, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menilai skema insentif yang selama ini diterapkan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Sebab, tidak mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Agustina, pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola program MBG agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
"Jadi itu termasuk (evaluasi pemberian insentif), setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan nanti insentifnya tidak fix Rp 6 juta semua. Sekarang kan diubah oleh yang dulu ya bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun Rp 6 juta, kan yang dulu begitu," ujar Agustina di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Arumsari menjelaskan setelah proses refocusing data penerima manfaat selesai, pihaknya akan langsung menyesuaikan besaran insentif. Insentif akan diberikan tergantung pada jumlah penerima manfaat MBG yang dilayani oleh masing-masing SPPG.
"Tidak (dipukul rata pemberian insentif). Iya, jadi semua itu diharapkan nantinya kami akan memang bagaimana program ini tercapai tetapi anggarannya betul-betul sesuai sasaran. Jadi tidak model seperti yang sekarang yang memang ada kecenderungan untuk lebih boros ya, jadi boros keuangan negara," terang Arumsari.
Selain itu, SPPG tidak bisa lagi sekedar asal memasak. BGN akan menilai kualitas serta standar keamanan pangan.
BGN pun membuka peluang untuk melakukan penggabungan antar SPPG jika wilayah tertentu jumlah penerima manfaat-nya dinilai terlalu sedikit.
"Lalu model dari insentif sendiri itu kami akan evaluasi bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya pangannya terpenuhi. Jadi kami akan bikin beberapa composite untuk penilaian supaya tidak sekedar pokoknya aku mau masak sup ini," jelas Agustina.
Adapun langkah pembenahan tata kelola SPPG ini akan memanfaatkan momentum libur sekolah. Arumsari menegaskan selama libur sekolah, pihaknya akan menyetop sementara penyaluran MBG.
"Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik kondisi di lapangan," terang Agustina.
Baca selengkapnya di detikFinance
(nor/nor)
