Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan siswa SMA dari kalangan mampu berpotensi tidak lagi menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027. Kebijakan itu menjadi bagian dari rencana refocusing program yang diperkirakan memangkas sekitar 8 juta penerima manfaat.
"Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya," kata Arumsari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026), dilansir dari detikNews.
"Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arumsari mengatakan BGN tengah mengkaji ulang sasaran penerima manfaat MBG agar program intervensi gizi lebih tepat sasaran. Menurutnya, kajian dilakukan bersama Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian lainnya.
"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain," kata Arum.
Ia menjelaskan Kementerian Kesehatan menilai intervensi gizi sebaiknya difokuskan pada periode paling krusial dalam pertumbuhan anak.
"Yang intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal, lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya," sambungnya.
Anggaran MBG 2027 Dievaluasi
Arumsari mengatakan BGN saat ini memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 270,2 triliun untuk pelaksanaan MBG pada 2027 dengan target 81,5 juta penerima manfaat.
"Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa menurut, itu proses yang biasa ya. Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027," ujarnya.
Namun, ia menegaskan angka tersebut masih akan disesuaikan. BGN juga tengah melakukan sejumlah simulasi untuk mengefisienkan anggaran program.
"Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Arumsari menyebut anggaran BGN pada 2027 masih berasal dari pos pendidikan dan kesehatan.
"Sekarang pendidikan dan kesehatan, masih itu pendidikan dan kesehatan ya," imbuhnya.
(dpw/dpw)
