Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung. Ia menegaskan tidak memiliki maupun mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dilnasir detikNews, Riza menyebut keterlibatan Kementerian Desa dan PDT dalam Program MBG hanya sebatas mendukung pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, peran kementerian juga mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG dan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 64321 Tahun 2026 terkait pedoman teknis pelaksanaan program di wilayah terpencil.
Lewat regulasi itu, Kemendes PDT memiliki peran untuk mendukung dan berkolaborasi dalam pelaksanaan program MBG, khususnya dalam aspek pemberdayaan desa.
"Peran Kemendes PDT adalah memastikan desa dapat berpartisipasi dalam rantai pasok pangan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat desa. Peran tersebut bersifat koordinatif dan pemberdayaan, bukan dalam bentuk penunjukan pihak, pengelolaan dapur maupun proses pengadaan. Dan saya sampai saat ini tidak ikut mengelola atau memiliki satu pun dapur SPPG," ujar Riza Patria saat dimintai konfirmasi media, Rabu (17/6/2026).
Riza menegaskan tidak memiliki riwayat benturan kepentingan selama ini dengan program MBG. Dia membantah spekulasi yang menyebut dirinya terlibat dalam pusaran kasus korupsi MBG yang saat ini tengah diusut Kejaksaan Agung.
"Saya tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi maupun tindakan melawan hukum yang sedang dipersoalkan dalam perkara ini. Bahkan, selama menjabat Wakil Ketua Komisi II dan V DPR RI, Ketua Fraksi MPR dari Partai Gerindra, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan Wakil Menteri Desa dan PDT, tidak pernah sekali pun menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, bermain proyek, atau melakukan praktik KKN sampai dengan saat ini" katanya.
Terkait berbagai informasi yang berkembang, Riza Patria juga meminta publik menghormati proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus tersebut dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Politikus Gerindra ini meyakini pemerintah akan melakukan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola MBG. Dia menyebut program tersebut telah membantu banyak aspek dan mendorong roda ekonomi di masyarakat.
"Tujuan Pak Prabowo pada program Makan Bergizi Gratis bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan dalam pemenuhan gizi dan mengurangi angka stunting. MBG juga berperan dalam sektor pendidikan dalam meningkatkan konsentrasi belajar dan kehadiran siswa datang ke sekolah. Dari sektor sosial MBG berperan dalam meningkatkan gotong royong warga desa memenuhi kebutuhan dapur," jelas Riza.
Riza menambahkan, dampak ekonomi yang dihasilkan juga cukup signifikan karena melibatkan berbagai pelaku usaha lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi desa, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Komitmen saya tetap sama, yaitu memastikan masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari program pembangunan yang dijalankan pemerintah, meningkatkan produktivitas desa, penguatan ekonomi serta keterlibatan masyarakat desa," pungkasnya.
Baca selengkapanya di detikNews
(nor/nor)
