Upaya optimalisasi pemungutan retribusi wisatawan di kawasan Nusa Penida, Klungkung, Bali, menghadapi sejumlah tantangan. Selain sistem digitalisasi yang terganjal regulasi pelabuhan, banyaknya 'jalur tikus' atau pintu masuk tidak resmi turut menjadi kendala.
Kepala Bidang (Kabid) Destinasi Dinas Pariwisata (Dispar) Klungkung, Ida Bagus Gede Agung Prayudha, mengungkapkan pintu masuk tak resmi ini kerap dilalui turis demi menghindari pos pungutan resmi. Prayudha menyebut terbatasnya jumlah personel di lapangan membuat pengawasan menjadi longgar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang masih banyak jalur tikus yang dilalui wisatawan ke Nusa Penida. Terbatasnya petugas membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa," ungkap Prayudha kepada detikBali, Rabu (8/7/2026).
Prayudha juga mengakui luasnya garis pantai di Nusa Penida maupun Nusa Lembongan membuat pengawasan secara manual sulit dilakukan. Saat ini, dia berujar, baru lima dari puluhan lebih dermaga di kawasan wisata itu yang dijaga petugas Dispar Klungkung. Kelima pelabuhan itu, antara lain Pelabuhan Banjar Nyuh, Pelabuhan Sampalan, Pos Buyuk, Pelabuhan Jungut Batu, dan Pos Mushroom
"Banyaknya pelabuhan milik pribadi belum bisa kami jaga. Misalkan di Nusa Lembongan, biasanya ada kapal yang bersandar langsung di pantai. Penumpang turun langsung masuk ke gang-gang rumah warga. Kalau pun ada penjaga, tidak mudah juga untuk melakukan pengawasan di lokasi seperti itu," imbuhnya.
Prayudha menyebut upaya meningkatkan potensi pendapatan dari retribusi wisatawan menghadapi kendala yang cukup kompleks. Dispar Klungkung, dia melanjutkan, saat ini juga belum bisa menerapkan sistem pintu pemeriksa otomatis atau gate checker di area pelabuhan.
"Selain jalur tikus, sampai saat ini kami belum diberikan izin dari pihak pengelola pelabuhan untuk membangun gate checker. Jangankan itu, untuk membangun tempat berteduh petugas saja belum diizinkan. Kalau kami nekat pasang di sana, mesin kami bisa cepat rusak kena hujan-panas," pungkasnya.
Target Rp 132 Miliar
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung I Nyoman Susanta membeberkan target retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga di Klungkung mencapai Rp 132 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari Retribusi tempat penginapan Rp 54 juta, retribusi hasil sewa Bangunan Milik Daerah (BMD) Rp 257 juta, dan retribusi rekreasi sebesar Rp 131,8 miliar.
Adapun, realisasi per Januari sampai 31 Mei 2026 baru mencapai Rp 9,3 miliar atau 7,04 persen dari target. Menurut Susanta, untuk bisa memenuhi target tersebut, paling tidak perlu realisasi 30 persen per triwulan atau sekitar Rp 11 miliar per bulan.
"Jadi ini memang masih jauh dari realisasi. Karena memang masih banyak yang bocor," terang Susanta.
Susanta menjelaskan kebocoran terjadi akibat belum maksimalnya penarikan retribusi dari hulu. Ia menyebut mayoritas wisatawan datang dari Pelabuhan Sanur. Namun, petugas Klungkung tidak bisa menarik retribusi dari pelabuhan asal.
"Jadi sampai saat ini penarikan masih bertumpu di hilir yakni di Pelabuhan Banjar Nyuh Nusa Penida," pungkasnya.
(iws/iws)
