Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mempunyai ide untuk memungut pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka. Konsep itu sebagaimana yang mau dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz.
Dilansir dari detikFinance, Purbaya mengatakan kebijakan itu bisa saja dilakukan, mengingat Indonesia berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
"Seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tetapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge, nggak tahu betul apa salah?" kata Purbaya dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya menilai konsep pemajakan terhadap jalur perdagangan dunia di Selat Malaka bisa dilakukan jika mau dengan kerja sama kolektif bersama Malaysia dan Singapura yang terletak juga di kawasan itu.
"Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," ujar Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menganggap konsep pemajakan jalur itu belum tentu bisa dilakukan dan tidak mudah direalisasikan meskipun porsi jalur perairan di Selat Malaka paling besar berada di Indonesia.
"Singapura kecil, Malaysia sama, kita bagi dualah. Kalau bisa seperti itu, tetapi kan nggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif, tetapi tetap terukur," ujar Purbaya.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(dpw/dpw)
