Lokasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di tengah tambak, pantai, hutan, hingga pegunungan menuai gelombang kritik di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono buka suara.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan lokasi Kopdeskel Merah Putih disesuaikan dengan fungsi utamanya sebagai penyerap hasil produksi masyarakat (offtaker), bukan sebagai pusat perbelanjaan atau supermarket.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak sekali kata-katakan ini, kok Koperasi (Desa Merah Putih) ada di gunung. Koperasi Nelayan Merah Putih, di laut. Ya, di pantai, emang di mana? Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai offtaker," ujar Zulhas dalam acara rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
"Intinya misalnya Kopdes itu Pak, untuk tadi. Nelayan, Kampung Nelayan Merah Putih itu untuk offtaker. Dia bukan supermarket," tambah Zulhas.
Menurut Zulhas, Kopdeskel Merah Putih juga akan berperan sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai program bantuan kepada masyarakat desa. Penyaluran bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, alat pertanian, hingga traktor nantinya dilakukan melalui koperasi.
"Apa itu infrastruktur pemerintah? Nanti Kopdes itu yang akan menyalurkan PKH PKH beras 10 kilogram. Dulu desa sekarang nanti di Koperasi Desa Merah Putih. Bantuan alat traktor, bantuan pertanian nanti Kopdes yang akan mengelola sehingga semua orang bisa pakai tidak hanya untuk kelompok (tertentu)," beber Zulhas.
Selain itu, Kopdes Merah Putih akan menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga pangan. Zulhas mencontohkan, jika di suatu daerah harga beras melonjak, maka operasi pasar akan dilakukan melalui koperasi tersebut untuk meminimalisasi risiko penyimpangan.
"Kalau di satu provinsi harga satu produk mahal sekali, beras misalnya, kita harus operasi pasar. Sekarang kita mau kasih kemana? Kasih ke pasar, minyaknya dioplos. Nah nanti melalui koperasi desa," terangnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai jumlah lokasi yang dipersoalkan di media sosial sangat kecil dibandingkan total pembangunan Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia. Ia telah mengecek sendiri bahwa keluhan terkait lokasi yang kurang strategis tersebut jumlahnya tidak sampai sepuluh titik.
"Jumlahnya saya sudah hitung, coba bisa disebutin nggak?
Kurang dari 10 dari yang sering kami baca di sosial media," ujar Ferry saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026).
la menargetkan sekitar 30 ribu Kopdeskel Merah Putih telah selesai pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat perlengkapannya pada Agustus mendatang. Dari total tersebut, 14 ribu Kopdes saat ini rampung dibangun dan sekitar 20 ribu Kopdes sedang dibangun.
"Dari 30 ribu yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang gerai dan alat perlengkapannya sudah dibangun, 10 (titik) yang dalam kondisi yang tidak ideal. Menurut saya tidak bisa dikatakan, itu kan sedikit presentasenya," tambah Ferry.
Penentuan Lokasi Libatkan Warga-Kepala Desa
Ferry menjelaskan penentuan lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih tidak ditentukan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Pemilihan titik lokasi, kata dia, telah melalui proses musyawarah panjang yang melibatkan masyarakat desa dan kepala desa setempat.
Kendati demikian, ia memastikan akan melakukan proses verifikasi dan validasi lapangan untuk mengecek kondisi riil di lokasi yang dipermasalahkan.
"Dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa jadi kita akan pikirkan kita akan carikan solusinya sekiranya memang itu dianggap kurang," jelasnya.
Terkait apakah lokasi tersebut akan direlokasi, Ferry menyatakan pihaknya harus melalui proses verifikasi dan evaluasi terlebih dahulu. Proses tersebut akan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat.
"Nanti kita pikirin, kita carikan solusinya, tapi itu kan ada proses verifikasi, validasi melibatkan pemerintahan, lembaga yang lain juga. Untuk itu, kita akan kembalikan bermusyawarah dengan masyarakat desa dan kepala desanya juga iya tentu," terang Ferry.
Baca selengkapnya di detikFinance
(nor/nor)
