Aksi demonstrasi mahasiswa se-Bali yang digelar di depan Gedung DPRD Bali, Senin (22/6/2026). Mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua III DPRD Bali, Komang Nova Sewi Putra dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Nova menjanjikan 16 tuntutan mahasiswa disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR RI dalam tiga hari ke depan. Hal itu dipertegas oleh Nova dengan membacakan seluruh tuntutan di depan mahasiswa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya otomatis besok saya sudah sampaikan saya sudah berikan itu semua makalah kajian-kajian yang diberikan oleh mahasiswa serta tuntutannya ke tenaga ahli kami, untuk mengkaji dan membuatkan satu konsep surat yang akan kami kirim lagi dua hari baik itu ke Kementerian Dalam Negeri maupun ke DPR RI," kata Nova.
Ia memastikan besok DPRD Bali segera memproses tuntutan para mahasiswa. Politikus Partai Demokrat itu memahami apa yang diresahkan oleh masyarakat dan mahasiswa tentang kondisi negara saat ini.
"Karena kami juga selaku di DPR banyak sekali menerima istilahnya keberatan-keberatan dari masyarakat mengenai harga kenaikan-kenaikan dari BBM, karena BBM ini kalau kita lihat memang tidak hanya mempengaruhi masyarakat di bawah, tapi juga menengah dan lainnya," ujar Nova.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa menegaskan jika permintaan tersebut tidak diindahkan atau melebihi waktu yang disepakati, tidak menutup kemungkinan mahasiswa akan kembali mendesak DPRD Bali.
"Dan kami harap kepercayaan kami itu murah. Kepercayaan kami hanya bisa diganggu dengan tiga hari ini karena saya rasa dengan tim yang tersedia, kekuatan yang tersedia dari DPRD Provinsi Bali sudah cukup untuk menyampaikan ke pusat," tutur Oka.
16 Tuntutan Mahasiswa
Sebanyak 16 tuntutan mahasiswa itu terbagi dalam berbagai aspek, antara lain demokrasi, supremasi sipil, dan tata kelola pemerintahan. Kemudian, HAM dan kebebasan sipil. Serta, ekonomi, fiskal, dan kesejahteraan rakyat.
Pada aspek demokrasi, supremasi sipil dan tata kelola pemerintahan, mahasiswa menuntut pemerintah termasuk Presiden Prabowo, para menteri terkait hingga DPR RI untuk mengevaluasi penetapan UU Polri yang dinilai disahkan secara tergesa-gesa.
Kemudian, keterlibatan TNI dan Polri dalam jabatan sipil juga diminta dievaluasi agar memastikan tegaknya prinsip supremasi sipil. Mereka juga menuntut untuk mengevaluasi komunikasi publik para pejabat yang dinilai tidak efektif, yang dinilai mengkerdillan aspirasi masyarakat.
Pengelolaan BPI Danantara juga diminta agar dilakukan secara transparansi kepada publik. Lalu, DPR RI juga dituntut untuk segera melakukan proses legislasi dan pengundangan terhadap rancangan UU Perampasan Aset agar dapat disahkan secepatnya.
Pada aspek HAM dan kebebasan sipil, para civitas menuntut Prabowo untuk membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat dan menghentikan kekerasan maupun intimidasi kepada aktivis sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan warga negara.
Prabowo juga diminta agar mengevaluasi dan menghentikan Menteri HAM Natalius Pigai yang dinilai tidak menunjukkan kinerja sebagai menteri. Pemerintah juga dituntut untuk mengusut seluruh dugaan pelanggaran HAM di Papua, termasuk menarik seluruh aparat militer guna menjamin perlindungan hak masyarakat.
Pada aspek perekonomian, fiskal dan kesejahteraan rakyat, mahasiswa mendesak agar Prabowo dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia membenahi penyaluran subsidi energi dengan pengawasan yang ketat, pembaruan data penerima subsidi guna mencegah potensi kenaikan harga BBM Pertalite.
Kemudian, program Makan Bergizi Gratis juga disorot. Mahasiswa menuntut Prabowo, Kepala BGN Nanik S Deyang, Menteri Keuangan Purbaya, BPK dan KPK mengevaluasi total program tersebut. Sebab, program tersebut mempengaruhi kebijakan efisiensi anggaran serta dugaan korupsi. Dengan evaluasi tersebut, anggaran kesehatan, pendidikan, daerah dan pelayanan publik dapat dipulihkan.
Program Kopdes Merah Putih juga diminta segera dievaluasi dan dihentikannya pemotongan dana desa yang dialihkan ke program tersebut.
Terakhir, mahasiswa Bali mendesak pemerintah agar segera menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mahasiswa menyarankan agar mengambil langkah konkret berupak kebijakan fiskal dan moneter untuk memperbaiki kepercayaan investor di tengah dinamika global yang tidak pasti.
"Kami sebetulnya punya harapan besar bahwasanya isu-isu ini diselesaikan secara hati-hati, tersistematis, dan terstruktur," kata Ketua BEM Universitas Udayana, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa saat orasi.
Ia menilai masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan pemerintah karena hilangnya dialog-dialog yang menghasilkan jawaban dan solusi konkret. Oka mengatakan ketika ada isu seperti BBM naik, program MBG, hingga deforestasi hutan malah dibenturkan rakyat sesama rakyat.
"Program ini sejatinya harus kembali ke tangan rakyat, harus menjadi hak masyarakat. Bukannya malah menjadi kesengsarasn kita. Kenapa kita harus berantem? Kenapa kita harus menjatuhkan satu sama lain?" tuturnya.
(hsa/hsa)
