Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaeda, mendukung langkah Inspektorat NTB mengaudit proyek Dana Pokok Pikiran (Pokir) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
"Baguslah. Kami ikuti saja maunya seperti apa. Sebaiknya apa yang dilakukan Inspektorat silakan saja. Kami mendukung ya," ujar Isvie ditemui di Sekretariat DPRD NTB, Senin (26/1/2026).
Data Inspektorat NTB, total keseluruhan nilai proyek yang tengah diaudit khusus di Dinas Pertanian NTB mencapai Rp 30 miliar. Seluruh proyek berada di Pulau Lombok dan Sumbawa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua II DPRD NTB, Yek Agil, tidak keberatan jika proyek Dana Pokir APBD 2025 diaudit Inspektorat NTB. Menurut dia, setiap ada temuan harus ditindaklanjuti mengikuti mekanisme. "Termasuk dengan rentang waktu yang dipersyaratkan. Kami di pimpinan mengawal agar temuan itu bisa ditindaklanjuti oleh anggota DPRD," ujar Yek Agil.
Meski begitu, Yek Agil tidak bisa berbicara banyak soal pokir mana saja yang belum tuntas. Dia bisa menjelaskan itu jika laporan hasil audit Inspektorat NTB tuntas.
"Kami harap agar seluruh pekerjaan aspirasi masyarakat itu kita laksanakan secepat mungkin karena ada pertanggungjawaban publik kita dan memang dibutuhkan masyarakat. Kita penuhi kebutuhan masyarakat," tegas Yek Agil.
Yek Agil menegaskan kondisi cuaca yang melanda NTB tidak dijadikan alibi terkait keterlambatan proyek Dana Pokir itu. Seluruh pekerjaan memiliki mekanisme dan aturan.
"Kami bisa maklumi mungkin karena cuaca, tetapi tentu jangan jadikan itu alibi. Ada mekanisme yang mengatur, kami berharap itu dikerjakan sesuai mekanisme yang ada," tegas Yek Agil.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah proyek Pokir DPRD NTB 2025, seperti jalan usaha tani hingga irigasi, molor. Proyek-proyek itu kini tengah diaudit Inspektorat NTB.
"Banyak di Dinas Pertanian proyeknya. Ada irigasi sekarang lagi berjalan. Sekitar 200 proyek," kata Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman, saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Kamis (15/1/2026).
Sebanyak 200 paket proyek di Dinas Pertanian NTB itu kebanyakan merupakan berasal dari dana Pokir DPRD NTB pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Temuan tim audit di lapangan, ada beberapa proyek ditemukan belum tuntas.
"Klarifikasinya beda-beda, ada yang sudah selesai, tetapi belum dilaporkan. Ada yang belum selesai, makanya diaudit sekarang," ujar Budi.
(hsa/hsa)
