Pencairan dana program pemberdayaan untuk program Desa Berdaya senilai Rp 128 miliar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berjalan secara bertahap. Hingga akhir bulan lalu, total dana yang telah dikucurkan ke rekening desa tercatat telah mencapai Rp 3,3 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengungkapkan bahwa seluruh proses pengajuan proposal dari 257 desa yang akan menerima bantuan telah rampung. Namun, pencairan dana sepenuhnya berada di pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB untuk proses pencairan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dari sisi proposal, urusannya tentu ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas Desa) dan kami. Program ini sudah berjalan. Namun, untuk detail data berapa desa yang sudah mencairkan secara keseluruhan, datanya dinamis dan ada di Dinas Desa," ujar Nelly di kantor Gubernur NTB, Senin sore (6/7/2026).
Nelly menambahkan, berdasarkan laporan per akhir Juni 2026 dari pejabat teknis terkait, nilai pencairan telah menyentuh angka Rp 3,3 miliar. Kendati demikian, angka tersebut dipastikan terus bergerak mengingat proses transfer ke desa-desa dilakukan secara bertahap.
"Kami masih menunggu laporan terbaru terkait pembaruan jumlah desa yang sudah cair. Yang jelas, prosesnya bertahap dan terus berjalan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Nelly menjelaskan bahwa mayoritas proposal yang diajukan oleh pemerintah desa berfokus pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat kelompok produktif. Sektor peternakan, khususnya budidaya ayam, serta sektor agrikultur dan pariwisata menjadi program yang paling mendominasi.
Menariknya, program yang menyentuh isu pengelolaan lingkungan hidup (pengelolaan sampah di desa) terbilang masih sangat minim. Nelly menilai adanya perbedaan skala prioritas itu berada pada kebijakan dan hasil musyawarah di masing-masing desa.
"Mungkin karena ini fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat desa menuju 'Desa Berdaya', isu pengelolaan sampah belum menjadi prioritas utama bagi para kepala desa saat ini. Biasanya, isu penanganan sampah memang lebih banyak menjadi konsentrasi di wilayah perkotaan," urai Nelly.
Kepala Bappeda NTB ini pun menekankan agar pemerintah desa yang telah menerima pencairan dana segera mengimplementasikan program kerja mereka. Pemerintah NTB berharap besar agar dana tersebut benar-benar membawa dampak ekonomi riil bagi warga desa.
"Kami hanya berharap desa segera mengimplementasikan anggaran ini sesuai dengan proposal yang mereka ajukan sendiri. Dan yang paling penting, jaga akuntabilitasnya," tegas Nelly.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi NTB, Lalu Hamdi, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama ini terdapat 257 desa yang ditargetkan dan telah mengajukan proposal resmi. Dari 257 desa, 70 persen mengajukan bantuan stimulan sektor pertanian dan peternakan.
"Desa Berdaya ini sebenarnya ada tiga, yaitu ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Hasilnya, sekitar 60 sampai 70 persen desa ternyata mendominasi mengambil tema peternakan, seperti budidaya ayam, bebek, dan sapi," ujar Lalu Hamdi saat diwawancarai, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, pilihan tersebut murni berdasarkan hasil musyawarah di tingkat desa yang disesuaikan dengan potensi lokal, bukan penunjukan sepihak. Ada pun usaha yang diajukan oleh kepala desa pengelolaannya fleksibel bisa dilakukan secara swakelola oleh pihak desa, bekerja sama dengan kelompok masyarakat, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
(nor/nor)
