Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyambut baik dimulainya fase kedua rencana perdamaian komprehensif untuk Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat, (16/1/2026).
Dikabarkan dari Arab News (17/1/2026) Arab Saudi juga menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Jalur Gaza sebagai badan transisi sementara. Komite ini dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2803 dan diumumkan dalam pertemuan yang digelar di Kairo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Saudi menyampaikan apresiasi kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas kepemimpinan dan upayanya untuk mengakhiri perang di Gaza, termasuk pengumuman pembentukan Dewan Perdamaian Gaza sebagai bagian dari rencana tahap kedua gencatan senjata.
"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk," tulis Trump di platform Truth Social miliknya, sebagaimana dilansir AFP, Jumat (16/1/2026).
"Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah dewan terhebat dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, dimana pun," kata Trump.
Struktur Transisi Pemerintahan Gaza
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza diumumkan tak lama setelah pengumuman pembentukan komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang. Komite tersebut ditugaskan untuk mengelola pemerintahan sehari-hari Gaza pasca-perang.
Komite ini akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian Gaza. Presiden Donald Trump disebut-sebut akan menjabat sebagai ketua dewan tersebut.
Rencana perdamaian juga mencakup pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional yang bertugas membantu mengamankan Gaza serta melatih unit-unit polisi Palestina yang telah diverifikasi.
"Bola kini berada di tangan para mediator, penjamin Amerika, dan komunitas internasional untuk memberdayakan komite tersebut," kata Bassem Naim, seorang pemimpin senior Hamas, dalam pernyataannya pada Kamis (15/1).
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Saudi turut memuji peran negara-negara mediator, yakni Qatar, Mesir, dan Turki. Kerja sama internasional dan regional dinilai krusial dalam menjaga kesinambungan proses perdamaian dan stabilitas kawasan.
Saudi juga menekankan pentingnya mendukung kerja Komite Nasional Palestina sementara dalam mengelola urusan sehari-hari penduduk Gaza. Pernyataan tersebut menggarisbawahi perlunya menjaga hubungan kelembagaan dan geografis antara Tepi Barat dan Jalur Gaza, demi memastikan persatuan wilayah Palestina dan menolak segala upaya pemecahbelahan.
Tantangan Fase Kedua Gencatan Senjata
Rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat pertama kali diberlakukan pada 10 Oktober 2025. Kesepakatan tersebut memfasilitasi pemulangan seluruh sandera yang ditahan Hamas dan menghentikan pertempuran di wilayah yang terkepung itu.
Meski demikian, fase kedua rencana tersebut masih diwarnai sejumlah persoalan yang belum terselesaikan. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas melaporkan bahwa pasukan Israel telah membunuh 451 orang sejak gencatan senjata resmi diberlakukan.
Bagi pihak Palestina, isu utama tetap pada penarikan penuh militer Israel dari Jalur Gaza. Sementara itu, Hamas menolak untuk secara terbuka berkomitmen pada perlucutan senjata penuh, yang merupakan tuntutan Israel dan dinyatakan sebagai syarat yang tidak dapat dinegosiasikan.
Arab Saudi menyerukan konsolidasi gencatan senjata, penghentian seluruh pelanggaran, serta jaminan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Selain itu, percepatan pemulihan dan rekonstruksi awal di seluruh wilayah Gaza dinilai sebagai langkah mendesak.
Menurut Kementerian Luar Negeri Saudi, langkah-langkah tersebut penting untuk memungkinkan Otoritas Nasional Palestina kembali menjalankan tanggung jawabnya di Jalur Gaza. Proses ini diharapkan dapat mengarah pada pengakhiran pendudukan Israel atas wilayah Palestina di Gaza dan Tepi Barat, serta terwujudnya negara Palestina merdeka sesuai resolusi PBB, Inisiatif Perdamaian Arab, dan prinsip solusi dua negara.
(dvs/inf)
Komentar Terbanyak
Iran Berencana Bentuk NATO Versi Islam, Ajak Saudi dan Turki
MUI Godok Naskah Akademik RUU Pidana LGBT
Tukang Tambal Ban Rela Utang demi Haji, Kini Dilunasi Pemerintah-UEA