- Awal Pembangunan Masjid Ibrahimi hingga Era Islam
- 1967: Pendudukan Israel dan Munculnya Permukiman
- 1972: Ibadah Yahudi Dilakukan di Masjid Ibrahimi
- 1994: Penyerangan Pemukim Israel di Masjid Ibrahimi
- Pembagian Area Masjid dan Pembatasan Akses
- 1997: Perjanjian Hebron yang Membagi Wilayah Palestina dan Israel
- 2017: Kota Tua Hebron Ditetapkan Sebagai Warisan Dunia dalam Bahaya
- 2025: Pembatasan Masjid Ibrahimi Diperketat
- Juni 2026: Israel Mengambil Alih Masjid Ibrahimi
Masjid Ibrahimi di Hebron menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik Palestina dan Israel. Lokasi ini menyimpan sejarah panjang yang melibatkan perubahan kekuasaan, perebutan akses ibadah, hingga pembatasan yang terus berlangsung.
Apalagi belakangan, situasi di kawasan ini kembali menjadi perhatian setelah Israel mengambil langkah yang dinilai mengubah peraturan yang telah disepakati sebelumnya sejak tahun 1990-an.
Dilansir dari Al Jazeera, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich menyebut telah "menghapus" sejumlah ketentuan dalam Perjanjian Hebron 1997. Aturan tersebut sebelumnya memberi wewenang kepada Dewan Kota Palestina di Hebron untuk mengelola perencanaan, zonasi, dan pembangunan di zona H2, Tepi Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu, bagaimana sejarah Masjid Ibrahimi hingga akhirnya menjadi bagian dari konflik Palestina dan Israel?
Awal Pembangunan Masjid Ibrahimi hingga Era Islam
Melansir dari Middle East Eye, pada masa Bizantium, bangunan Masjid Ibrahimi pertama kali didirikan sebagai basilika bagi umat Kristen.
Memasuki abad ke-7, setelah wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Islam, bangunan itu diubah menjadi masjid. Sejak saat itu, Masjid Ibrahimi berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam selama berabad-abad, meski sempat dialihfungsikan pada masa Perang Salib.
1967: Pendudukan Israel dan Munculnya Permukiman
Perubahan besar terjadi setelah Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza pada 1967. Sesaat setelah Hebron direbut, sebuah sinagoge didirikan di dalam kompleks Masjid Ibrahimi.
Sejak akhir 1960-an, permukiman Kiryat Arba dibangun di atas tanah Palestina di sekitar Kota Tua, dekat Masjid Ibrahimi. Kawasan ini terus meluas dan diikuti bertambahnya jumlah militer Israel.
Kondisi tersebut memicu lonjakan kekerasan pemukim terhadap warga Palestina serta aksi penyerbuan ke area masjid yang terjadi berulang kali.
1972: Ibadah Yahudi Dilakukan di Masjid Ibrahimi
Pada 1972, ibadah Yahudi pertama kali dilakukan di Masjid Ibrahimi meski mendapat penolakan warga Palestina. Sejak itu, ketegangan terus meningkat.
1994: Penyerangan Pemukim Israel di Masjid Ibrahimi
Puncak ketegangan terjadi 25 Februari 1994, bertepatan hari ke-15 Ramadan. Saat sekitar 800 jemaah salat Subuh, seorang pemukim Israel dari Kiryat Arba masuk ke masjid dan menembak.
Sebanyak 29 warga Palestina tewas dan lebih dari 125 orang terluka. Serangan ini termasuk yang paling mematikan. Tragedi tersebut mengubah kondisi Masjid Ibrahimi dan berujung pada penutupan selama sembilan bulan tanpa azan dan tanpa salat berjamaah.
Pembagian Area Masjid dan Pembatasan Akses
Pasca tragedi, pemerintah Israel membentuk komisi penyelidikan yang kemudian melahirkan kebijakan pembagian area masjid.
Dua pertiga area salat dialokasikan untuk umat Yahudi, sementara sepertiga lainnya diperuntukkan bagi umat Islam.
1997: Perjanjian Hebron yang Membagi Wilayah Palestina dan Israel
Pada 1997, kesepakatan Perjanjian Hebron membagi kota menjadi H1 di bawah Palestina dan H2 di bawah Israel. Wilayah H2 mencakup sekitar 20 persen Hebron, dihuni sekitar 700 pemukim Israel dan 40.000 warga Palestina, termasuk Kota Tua dan Masjid Ibrahimi.
Di H2, warga Palestina menghadapi banyak pembatasan. Terdapat lebih dari 100 penghalang dan puluhan pos pemeriksaan. Selain itu, sekitar 2.000 tentara ditempatkan untuk melindungi pemukim, dan beberapa jalan tidak bisa dilalui warga Palestina. Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi menurun, dan banyak toko tutup.
2017: Kota Tua Hebron Ditetapkan Sebagai Warisan Dunia dalam Bahaya
Meski urusan sipil tetap berada di bawah wewenang Palestina dan pengelolaan masjid dipegang wakaf Islam serta pemerintah kota, kontrol dari Israel tetap dominan. Kondisi ini mendorong UNESCO menetapkan Kota Tua Hebron, termasuk Masjid Ibrahimi, sebagai Warisan Dunia dalam Bahaya pada 2017 karena dinilai rentan akibat aktivitas Israel.
Sejak itu, akses warga Palestina semakin dibatasi. Warga Palestina hanya bisa masuk lewat satu pintu yang sering ditutup. Jalan yang tersedia pun terbatas, sehingga untuk ke masjid ini cukup jauh dan berbahaya.
2025: Pembatasan Masjid Ibrahimi Diperketat
Di pos pemeriksaan, antrean masuk masjid berjalan sangat lambat di bawah pengawasan tentara. Jemaah sering tertahan tanpa kejelasan hingga melewatkan waktu salat.
Akibatnya, masjid kerap sepi, bahkan saat Ramadan. Staf masjid juga menghadapi berbagai pembatasan, tekanan. Pada April 2025, beberapa ruangan dan gerbang dikunci, dengan tujuan untuk mengendalikan sepenuhnya lokasi tersebut.
Sejak Oktober 2023, pemukim Israel melakukan banyak pelanggaran terhadap Perjanjian Hebron, termasuk memperpanjang larangan azan, membawa senjata api ke dalam masjid, dan perayaan malam hari yang bising, termasuk pernikahan, dan berbagai kegiatan yang diadakan di halaman masjid.
Juni 2026: Israel Mengambil Alih Masjid Ibrahimi
Pada Selasa (16/6/2026), Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan bahwa Israel telah merebut wewenang perencanaan dan pembangunan yang meliputi Masjid Ibrahimi, di lokasi sebuah tempat suci Yahudi dan Muslim di Tepi Barat yang diduduki, dari otoritas Palestina.
Ia mengatakan bahwa sebagian dari perjanjian yang berlaku sejak tahun 1990-an telah dihapus. Dilansir Aljazeera, dalam pidato yang mengumumkan langkah tersebut, Smotrich mengatakan bahwa ia telah "menghapus" poin-poin dari Perjanjian Hebron 1997 yang memberikan wewenang kepada dewan kota Palestina di Hebron atas perencanaan, zonasi, dan pembangunan di zona H2 kota Tepi Barat tersebut. Para pengamat menggambarkan langkah tersebut sebagai "berbahaya".
"Hebron selama bertahun-tahun telah menjadi kota paling tegang di Tepi Barat," kata Chris Doyle, direktur Dewan untuk Pemahaman Arab-Inggris, kepada Al Jazeera, dikutip pada Jumat (19/6).
"Setiap langkah untuk mengubah pengaturan yang ada di Hebron demi mengintensifkan pendudukan Israel sangat berbahaya," pungkasnya.
(inf/lus)

Komentar Terbanyak
Iran Berencana Bentuk NATO Versi Islam, Ajak Saudi dan Turki
MUI Godok Naskah Akademik RUU Pidana LGBT
Tukang Tambal Ban Rela Utang demi Haji, Kini Dilunasi Pemerintah-UEA