BeritaKlik - Watch & Read Online Free

Klarifikasi dan pernyataan sikap mahasiswa UGM terkait kejadian di GIK UGM, pada Senin (15/6) malam. Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja

Sleman -

Media sosial dibanjiri narasi tindakan pembubaran diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) oleh mahasiswa pada Senin (15/6) malam. Acara diskusi itu dihadiri Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko.

Jubir mahasiswa UGM, Gladwin, mengatakan aksi tersebut dilakukan secara kolektif. Mereka menyatakan yang terjadi saat aksi itu merupakan bentuk ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah yang berulang kali melakukan penindasan kepada rakyat.

"Intinya kami secara kolektif karena resah datang ke sana dan apapun yang terjadi di sana adalah bentuk ekspresi kami," kata Gladwin kepada wartawan saat konferensi pers dan pembacaan pernyataan sikap mahasiswa UGM di balairung, Rabu (17/6/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menepis anggapan bahwa mahasiswa sejak awal berniat membubarkan acara diskusi tersebut. Menurutnya, mahasiswa datang untuk menyampaikan aspirasi dan kritik kepada para pejabat yang hadir dalam forum itu.

"Itu adalah bentuk ekspresi yang menurut kami valid karena penindasan yang selama ini, rakyat yang rasakan, kami rasakan. Jadi yang terjadi di sana mau itu dibilang pemberhentian atau apapun itu, yang perlu ditekankan adalah ekspresi yang kemarin terjadi itu karena bentuk ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat yang selama ini terjadi," tegasnya.

Sementara itu, Sarah salah satu perwakilan mahasiswa UGM saat membacakan kronologi kejadian mengatakan kedatangan para mahasiswa bermula dari unggahan informasi kedatangan pejabat negara ke UGM bersama dengan media pendukung pemerintahan.

"Kami yang sudah muak lantas berkumpul dan menolak tinggal diam. Setelah satu persatu dari kami masuk ke GIK, kecurigaan kami bahwa forum ini bukanlah forum diskusi yang genuine semakin terafirmasi," kata Sarah.

"Acara yang dilabeli sebagai wadah 'diskusi' ternyata betul hanya ajang pamer 'pencapaian pemerintah' dengan porsi bicara yang jelas timpang untuk menghasilkan korespondensi yang substantive," lanjutnya.

Dia menyatakan, kemarahan di GIK dipicu oleh banyak hal. Seperti nilai Rupiah yang semakin anjlok, kenaikan harga BBM non-subsidi yang dikhawatirkan akan membuat efek domino. Serta gelombang PHK yang menyapu puluhan ribu pekerja.

Klarifikasi dan pernyataan sikap mahasiswa UGM terkait kejadian di GIK UGM, pada Senin (15/6) malam Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja

"Perlu ditekankan bahwa mahasiswa UGM tak pernah anti terhadap dialog maupun diskusi. Namun, kami mohon dengan sangat kepada teman-teman untuk menjelaskan kepada kami, bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan mahasiswa UGM lainnya, Mesa, mengatakan dalam konteks demokrasi, diskusi seharusnya tidak diadakan di ruang politik yang dikondisikan penguasa. Melainkan di ruang yang berdasar pada asas kesamaan kepentingan serta keberpihakan terhadap rakyat.

"Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu ke jalan; ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka," kata Mesa.

Dengan segala fakta yang sudah terpampang jelas, Mesa bilang jawaban yang mereka berikan menunjukkan ketidakberpihakan mereka pada rakyat.

"Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu massa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Kami tidak menginginkan kondisi di Papua hanya dilihat oleh segelintir orang dari kami saja," katanya.

"Jika memang benar tidak ada penindasan dan kekerasan terhadap rakyat di Papua, maka tunjukkanlah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tunjukkan hal tersebut dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pers untuk meliput kondisi di Papua dan tarik semua pasukan militer yang selama ini menebar teror pada rakyat," lanjutnya.

Maka dari itu, jika pemerintah memang benar-benar ingin menegakkan asas-asas demokrasi, mereka menantang pemerintah untuk membuktikannya. Mereke meminta agar pemerintah membuktikan dari hal yang paling mendasar dalam bentuk menjamin keamanan ruang sipil untuk bersuara.

Dalam kesempatan itu, mahasiswa UGM juga memberikan beberapa tuntutan kepada pemerintah;

1. Membebaskan seluruh tahanan politik dan memberikan amnesti pada kawan-kawan yang dikriminalisasi

2. Tidak lagi membatasi demonstrasi seperti yang terjadi dengan mahasiswa UI di bundaran HI

3. Menarik militer dari ruang sipil dan mencabut UU TNI dan UU POLRI.

4. Menghentikan kriminalisasi aktivis.

"Jika tuntutan-tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka sudah jelas bagi kami bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mau berpihak kepada rakyat sehingga demokrasi itu sendiri sejatinya telah mati. Maka, satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah dengan merebut kembali kekuasaan ke tangan rakyat dengan cara apapun itu demi mengembalikan supremasi sipil," tegasnya.

Dalam hal ini, mereka juga percaya bahwa kaum akademisi seharusnya menunjukkan sikap intelektual sejati dengan membicarakan fakta secara apa adanya.

Maka dari itu, mereka mendesak Ova Emilia yang merupakan representasi UGM sebagai lembaga akademik untuk menunjukkan sikap dan keberpihakannya terhadap fakta yang sudah terpampang jelas.

"Tegaskan bahwa UGM tidak lagi percaya pada pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berulang kali secara jelas menunjukkan ketidakberpihakannya pada rakyat dan tegaskan bahwa UGM sebagai institusi secara penuh mendukung segala bentuk perjuangan rakyat yang kini sedang berusaha mengambil kembali hak-haknya yang telah dirampas," pungkasnya.