Pemda DIY Bakal Berlakukan Malioboro Full Pedestrian Mulai November

Jogja -

Pemerintah berencana memberlakukan full pedestrian di kawasan Malioboro Jogja mulai November 2026. Saat ini, seluruh urusan teknis tengah digodok berdasarkan hasil evaluasi pada beberapa uji coba sebelumnya.

Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ni Made Dwi Panti Indrayanti, mengatakan pekerjaan rumah yang masih terus dimatangkan dari hasil evaluasi, yakni pengaturan pada jalan sirip-sirip Malioboro.

"Ya (full pedestrian mulai November), kita melihat lah kalau full pedestrian itu karena kita mau tunda sampai kapan lagi?," ujar Made saat ditemui di Kompleks Kepatihan Kota Jogja, Rabu (1/7/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hanya saja memang perlu, kita kan ini kolaborasi tidak dengan Pemda DIY semata, ada Pemerintah Kota Jogja. Salah satunya adalah yang menjadi PR adalah pengaturan di sirip-sirip," sambungnya.

Made mengatakan, pada uji coba full pedestrian sebelumnya, seperti pada saat HUT Kota Jogja tahun ini, hasil evaluasinya adalah mengatur sirip-sirip dan pengaturan kendaraan tradisional.

"Ya, kita coba, kita coba. Kan mulai bulan Juni itu desainnya itu kan masing-masing sirip itu dikasih portal," ungkap Made.

"Ya kita lihat juga kan. Ya full itu bukan berarti terus kemudian sepi tanpa ada yang bisa (lewat) kan ada exception-nya, ada pengecualiannya, kendaraan khusus tertentu, ambulans, pemadam kebakaran kalau ada sesuatu. atau tamu negara," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Made, pihaknya juga tengah menggodok skema drop off wisatawan yang menggunakan bus pariwisata.

"Ya itu sedang kita desain juga. Jadi untuk simulasi sebenarnya juga perlu kita lakukan untuk ini bus-bus pariwisata, ya drop off ya. Harapan kita itu ada tempat atau lokasi, tapi masih ada kajian juga nanti dari kota untuk itu, begitu," ujarnya.

Made berharap masyarakat bisa memahami kebijakan ini nantinya. Karena selain Malioboro menjadi kawasan low emition zone, beban kendaraan di Malioboro juga dianggap sudah terlalu berat hingga kerap terjadi penumpukan kendaraan.

"Kita sebenarnya melakukan penataan ini untuk apa? Ya bukan kita tidak suka ada kunjungannya ya, tapi kita ingin membuat kenyamanan. Karena itu yang bicara masalah sustain atau keberlanjutan suatu kawasan itu ketika memang kita atur," papar Made.

"Kalau (volume kendaraan besar), itu akan lama-lama akan berdampak negatif juga bagi kawasan itu. Karena itu tadi, daya dukung daya tampungnya akan sangat terpengaruh oleh itu kalau kita tidak mengatur. Apalagi kan juga ada banyak bangunan heritage yang mungkin juga lambat laun juga akan terganggu dengan ya gangguan-gangguan eksternal, ya getaran dan lain-lain," pungkasnya.