detikBali

Demo di DPRD Buleleng, Mahasiswa Kecewa Tak Ada yang Menemui

Terpopuler Koleksi Pilihan

Demo di DPRD Buleleng, Mahasiswa Kecewa Tak Ada yang Menemui


Sui Suadnyana, Wijaya Kusuma - detikBali

Puluhan massa mahasiswa Cipayung Plus Singaraja berdemonstrasi di Kantor DPRD Buleleng, Senin (29/6/2026). (Wijaya Kusuma/detikBali)
Foto: Puluhan massa mahasiswa Cipayung Plus Singaraja berdemonstrasi di Kantor DPRD Buleleng, Senin (29/6/2026). (Wijaya Kusuma/detikBali)
Buleleng -

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus berdemonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng, Senin (29/6/2026). Para mahasiswa itu terdiri atas berbagai organisasi, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Massa dalam demonstrasi itu mengkritik keras lantaran tak ada satu pun anggota DPRD Buleleng yang menemui mereka. Para mahasiswa menilai DPRD Buleleng tak serius dalam menyerap aspirasi masyarakat.

"Kami datang baik-baik untuk menyampaikan aspirasi, tetapi tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir menemui kami. Padahal suara yang kami bawa adalah suara rakyat," kata Ketua Umum HMI Singaraja, Didit Kurniadin, saat berorasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Didit juga menagih tindak lanjut tuntutan yang pernah disampaikan mahasiswa saat berdemonstrasi tahun lalu. Menurutnya, DPRD Buleleng belum pernah memberikan penjelasan mengenai perkembangan berbagai aspirasi yang telah disampaikan.

ADVERTISEMENT

"Kami ingin mempertanyakan sampai sejauh mana tuntutan kami tahun lalu. Jangan sampai aspirasi rakyat hanya diterima, lalu ditumpuk tanpa ada tindak lanjut," terang Didit.

Menurut Didit, kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan tidak boleh dipandang sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah maupun DPRD Buleleng.

"Kritik bukan kesalahan. Kritik adalah hak masyarakat yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Kami hadir karena peduli terhadap kondisi Buleleng," jelas Didit.

Mahasiswa memberikan ultimatum kepada DPRD Buleleng. Mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan yang mereka sampaikan tidak ada kejelasan dalam sepekan.

Sebagai informasi, mahasiswa membawa tujuh tuntutan nasional, yakni meminta pemerintah menegakkan Pasal 33 UUD 1945, menyediakan 19 juta lapangan kerja, merombak sistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menolak revisi UU TNI dan UU Polri, menyelamatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup, memperbaiki distribusi BBM bersubsidi, serta menghentikan kriminalisasi terhadap ruang sipil.

Selain itu, massa juga mengangkat lima isu lokal, yakni mendesak transparansi proyek Bandara Bali Utara, penanganan krisis ekologis TPA Bengkala, penghentian kebijakan pajak yang dinilai memberatkan UMKM dan coffee shop lokal, peningkatan alokasi APBD untuk pembangunan jalan, penerangan jalan umum (PJU), dan drainase, serta perlindungan lahan subak dari alih fungsi.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Buleleng, I Nyoman Toya, menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan dan anggota tidak dapat menemui massa aksi. Menurutnya, ketidakhadiran para legislator bertepatan dengan Hari Purnama sehingga sebagian besar sedang mengikuti kegiatan keagamaan.

"Kami selaku Sekretariat DPRD tentu akan menyampaikan semua tuntutan atau aspirasi yang telah adik-adik sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pimpinan dan anggota DPRD," ujar Toya.

Toya memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan dan anggota DPRD Buleleng. Sebagai unsur sekretariat, pihaknya bertugas memfasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD Buleleng, termasuk menerima dan meneruskan aspirasi masyarakat.

Toya juga mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan damai. Menurutnya, Sekretariat DPRD selama ini terbuka memfasilitasi penyampaian aspirasi mahasiswa, baik melalui aksi maupun forum diskusi, sehingga berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Namun, jawaban tersebut belum sepenuhnya memuaskan massa aksi. Perwakilan mahasiswa kemudian mempertanyakan tindak lanjut aspirasi yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya, khususnya terkait persoalan pendidikan dan sejumlah kajian yang telah diserahkan kepada DPRD Buleleng.

Selain itu, mahasiswa juga meminta kepastian 12 tuntutan yang disampaikan dalam aksi kali ini benar-benar diterima dan akan ditindaklanjuti, mengingat tidak ada satu pun pimpinan maupun anggota DPRD Buleleng yang hadir menerima mereka.




(hsa/hsa)










Hide Ads